Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan, sedangkan Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Oleh karena itu, penyidik harus membuktikan adanya maksud khusus tersebut melalui rangkaian fakta, hubungan antarpelaku, dan alat bukti yang sah menurut hukum.
BACA JUGA:Selaras Dasa Bhakti Ngalam Seger dan Rijik, Wali Kota Malang Dukung Pengembangan Ekonomi Karbon
GMPK menilai pertanyaan paling menentukan dalam perkara ini adalah apakah pengumpulan informasi melalui penyadapan hanya bertujuan memperoleh data, atau merupakan bagian dari strategi untuk mengendalikan dan melumpuhkan kewenangan konstitusional Presiden.
Apabila ditemukan bukti mengenai perencanaan dan tujuan untuk menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah yang sah, konstruksi hukum makar harus dipertimbangkan secara tegas.
Namun, apabila unsur makar tidak terpenuhi, seluruh pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, penghapusan informasi elektronik, dan ketentuan pidana lain yang terbukti.
BACA JUGA:Ratusan Personel Gabungan Gelar Razia dan Tes Urine Lapas Kelas 1 Malang
Lord Acton, sejarawan dan pemikir politik Inggris, pernah mengingatkan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung melahirkan korupsi yang absolut).
Peringatan tersebut relevan ketika kewenangan dan perangkat negara diduga digunakan untuk kepentingan di luar hukum, bahkan berpotensi mengancam penyelenggaraan pemerintahan.
GMPK menegaskan bahwa pangkat, jabatan, kedekatan politik, maupun posisi strategis tidak boleh menjadi perlindungan bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan terlibat dalam kejahatan.
BACA JUGA:Komitmen Menjaga Keutuhan Bangsa Ulama Dirikan Rumah Santri dan Alumni Pesantren Se-Nusantara
Atas dasar itu, DPP GMPK mendesak Bareskrim membangun konstruksi penyidikan yang secara khusus menguji unsur makar berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional, sesuai waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik harus menelusuri pemberi perintah, perancang operasi, pengendali sistem, penyandang dana, penerima informasi, serta pihak yang diduga memperoleh manfaat dari hasil penyadapan.
Pengungkapan aktor intelektual harus menjadi prioritas agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaksana teknis, sementara pihak yang diduga merancang dan mengendalikan operasi justru tidak tersentuh.
BACA JUGA:Tegaskan Peran Strategis Media, Kombes Pol Budi Hermanto Perkokoh Kolaborasi Bersama Jurnalis
GMPK merekomendasikan pemeriksaan forensik digital secara menyeluruh terhadap sistem Lawful Interception Management System (LIMS), perangkat komunikasi, metadata, rekam jejak akses, dan dokumen penghapusan informasi elektronik.