Kapolres Mojokerto Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 

Mojokerto, memorandum.co.id - Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander memimpin apel gelar pasukan pengamanan Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020 di lapangan apel Mapolres Jalan Gajah Mada, Mojosari, Kamis (2/9/2020). Apel kesiapan Operasi Mantap Praja Semeru tahun 2020 tersebut diikuti oleh 250 personel dari TNI dan Polri. Selain itu apel juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang turut mendukung dan berperan serta dalam pengamanan dalam mewujudkan pemilu yang aman damai dan sejuk. Dalam sambutannya, kapolres menyampaikan Pemilukada tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah, karena dilaksanakan pada saat terjadi pandemi Covid-19 yang terjadi tidak hanya di indonesia  namun juga terjadi di seluruh belahan dunia lainnya. "Ini menjadi warisan kebanggaan sekaligus sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin daerah di tengah pandemi Covid-19," kata Kapolres. Pelaksanaan tahapan pemilukada akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa total daerah di Indonesia yg melaksanakan Pemilukada Serentak 2020 berjumlah 270 daerah dengan rincian  9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Jatim sendiri yang melaksanakan pemilukada adalah sebanyak 19 daerah dengan rincian 16 kabupaten dan 3 kota. Salah satunya adalah  Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Sukses atau tidaknya pesta demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja para calon bupati/wakil bupati dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada ketentuan yang ada. Akan tetapi juga pihak penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu agar mampu menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan. "Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI dan Polri yang harus netral demi terwujudnya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujarnya. Kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2020 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, yang merupakan  pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu di setiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk segera mengenali, menemukan, dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilukada serentak tahun 2020, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku. Apel kesiapan TNI-Polri  dan komponen bangsa lainnya dalam mengamankan pemilukada serentak tahun 2020. Hal ini di laksanakan semata- mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon pemimpin daerah yang berintegritas. Sebagai prajurit TNI-Polri kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2020 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres  berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Wujudkan sinergitas antara TNI-Polri dengan penyelenggara pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul dilapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan dan dipecahkan bersama. "Tidak kalah pentingnya untuk kita pahami, masyarakat juga harus mampu untuk mendewasakan diri dalam berdemokrasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan," ujar kapolres. Kapolres meyakini bahwa unsur babinsa dan bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi diwilayahnya. Dengan bekal inilah diharapkan mampu menjaga stabillitas keamanan dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2020. TNI-Polri dan komponen masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilu hendaknya melakukan, mapping, kenali dan netralisir potensi kerawanan .Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran pemilukada serentak tahun 2020. "Babinsa dan bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa,"pungkas kapolres. (war/fer)