BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Komitmen Tuntaskan RUU Perampasan Aset pada 2026
Ketika menjadi komisioner KPK, Erry pernah merekomendasikan reformasi birokrasi penegakan hukum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, kemudian Polri.
Namun, menurut dia, pelaksanaan rekomendasi tersebut baru berjalan sebagian di Mahkamah Agung. Karena itu, ia menilai kejaksaan dan kepolisian juga perlu direformasi.
Gempur Rokok Illegal--
Dalam konteks RUU Perampasan Aset, Erry mengingatkan besarnya kewenangan aparat perlu disertai kehati-hatian dalam penerapannya.
“Jangan perampasan aset sembarangan. Jangan berlaku sama semua orang, tanpa bukti yang jelas,” kata dia.