iklan ulta memorandum

Penantian 18 Tahun, UU Perampasan Aset Terwujud di Era Presiden Prabowo

Penantian 18 Tahun, UU Perampasan Aset Terwujud di Era Presiden Prabowo

Suasana rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.--

JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Usai menanti hampir dua dekade, upaya menghadirkan aturan khusus untuk merampas aset hasil tindak pidana akhirnya terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 19 November 2026.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Diky Anandya, mengatakan perjalanan panjang RUU itu menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap aturan perampasan aset bukan lagi sekadar wacana, melainkan tuntutan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

BACA JUGA:Bakom RI: Penindakan Penyelewengan BBM Subsidi dan Tambang Ilegal Lindungi Kepentingan Rakyat

“Setelah penantian 18 tahun, RUU Perampasan Aset kini telah menjadi Undang-Undang. Ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dan DPR untuk menjawab aspirasi masyarakat terus diwujudkan, terutama dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh pelakunya,” ujar Diky, dalam keterangannya, Kamis 19 November 2026.

BACA JUGA:Indonesia-Tiongkok Perkuat Investasi Rp1.300 Triliun, Sasar Smart City hingga Industri

Menurut dia, Presiden Prabowo telah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembahasan RUU tersebut. 

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR RI menargetkan regulasi ini dapat disahkan dengan tenggat 15 Desember 2026, sebagai bagian dari percepatan yang diminta Presiden sejak 1 Mei 2025. Artinya, UU ini mampu diselesaikan lebih cepat.

Kehadiran UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan perkara korupsi. Aturan tersebut dapat menjadi instrumen negara untuk mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.

BACA JUGA:Di Rakornas Komisi Informasi, Bakom Siap Bersinergi Perkuat Keterbukaan Data untuk Publik

“Semangat utamanya adalah memastikan negara tidak berhenti pada menghukum pelaku. Aset yang berasal dari kejahatan juga harus dapat dipulihkan. Dengan begitu, kerugian negara maupun masyarakat tidak berhenti menjadi angka dalam sebuah perkara, tetapi ada upaya nyata untuk mengembalikannya,” kata Diky.

Dampaknya juga diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat. Korban investasi bodong, perdagangan saham palsu, hingga penipuan daring dapat memiliki jalur hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan kembali aset mereka.


Mini kidi--

Begitu pula korban travel umrah atau haji bodong yang selama ini menghadapi persoalan panjang ketika harus mengejar kembali uang yang telah hilang. Negara diharapkan hadir bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga membantu memulihkan hak korban.

Sumber:

Berita Terkait