JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto tercatat enam kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahannya untuk pengangkatan, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru, Selasa 15 September 2026.
Reshuffle pertama terjadi pada 19 Februari 2025 dengan pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Guru Besar Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
BACA JUGA:Kementerian PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik di Kementerian HAM
Terbaru, Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara pada Senin 14 September 2026.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurrahman menilai enam kali reshuffle menunjukkan adanya celah antara target Presiden Prabowo dengan kapasitas jajaran kabinet.
"Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi," kata Rizal.
Mini kidi--
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Agustinus Subarsono menilai perombakan kabinet menunjukkan adanya ketidakpadanan antara langkah Presiden Prabowo dengan beberapa jajaran pemerintahannya.
BACA JUGA:Survei 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
Menurutnya, pergantian Menteri Keuangan dapat dibaca sebagai upaya mencari formula yang sesuai antara menjaga disiplin dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta membiayai program prioritas pemerintah.
"Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo," tuturnya.
Prabowo memiliki sejumlah program yang membutuhkan dukungan finansial, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing.
BACA JUGA:FISIP UIJ Siap Kawal Koperasi Desa Merah Putih di Tengah Efisiensi Anggaran
"Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait," jelas Agustinus.
Sementara itu, Rizal mengingatkan frekuensi pergantian yang terlalu sering memiliki implikasi atau biaya ekonomi karena berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan.