SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur mengikuti Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2026 serta Persiapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 di Surabaya, Selasa 15 September 2026.
Forum yang diselenggarakan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan konsolidasi perencanaan antara satuan kerja pusat dan daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, perwakilan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota, serta Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji se-Indonesia.
Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Marliza menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran 2026 menjadi modal penting untuk mengukur ketercapaian program sekaligus memetakan kebutuhan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2026, sekaligus mempersiapkan pagu alokasi anggaran Tahun 2027. Kita perlu melihat secara bersama-sama bagaimana pelaksanaan program, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan kerja,” ujar Marliza.
BACA JUGA:Sertifikasi Pembimbing Haji FK Patuh Dibuka Kakanwil Kemenhaj Jatim
Mini kidi--
Ia menyoroti pentingnya peninjauan menyeluruh agar perencanaan dan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan selaras.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah terealisasi, tetapi juga bagaimana kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Dari sana kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kendala, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus dipersiapkan untuk tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Marliza turut mendorong setiap satuan kerja untuk terbuka dalam menginventarisasi hambatan operasional maupun kebutuhan revisi anggaran. Data aktual dari daerah akan dijadikan bahan rujukan utama dalam menyusun perencanaan anggaran Tahun 2027.
BACA JUGA:KPK Telaah Dugaan Uang USD 400 Ribu di Kasus Kuota Haji, Nama Nusron Wahid Disebut
Gempur Rokok Illegal--
Dalam sesi pembahasan, peserta diajak memetakan gambaran pagu dan realisasi, menelaah kondisi pelaksanaan di lapangan, serta mencatat daftar revisi anggaran yang telah dilakukan maupun yang masih dibutuhkan.
Bagi Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur, keikutsertaan dalam agenda tersebut menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran yang transparan, terukur, dan efisien.
Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu menyokong pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan haji dan umrah secara optimal. (mtr)