Pandangan tersebut juga menjadi bagian dari dinamika diskusi dalam Bincang Bisnis. Kadin Kabupaten Malang mendorong kolaborasi bisnis dan digitalisasi dalam mendorong Malang Raya menuju kawasan megapolitan, sementara PHRI mendorong pengembangan Malang Raya sebagai kawasan wisata terpadu.
Pengusaha Jadi Subjek Pembangunan
Dalam forum tersebut, Asep juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang dunia usaha. Menurutnya, apabila Malang Raya Megapolitan ingin diwujudkan, para pengusaha harus berani mengambil posisi sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat atau pihak yang menunggu fasilitasi pemerintah.
Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Dahlan Iskan dalam forum Bincang Bisnis yang mendorong pelaku usaha agar membangun kemandirian bisnis dan tidak menjadikan pemerintah sebagai tumpuan utama dalam pengembangan usaha.
BACA JUGA:Dahlan Iskan: Tekad Jadi Pondasi Utama Pengusaha untuk Berhenti Berutang
Kehadiran Dahlan Iskan sekaligus memberikan perspektif dari dunia usaha mengenai pentingnya keberanian mengambil peluang, membangun kemandirian, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
"Kalau pemerintah sudah membuka ruang, memberikan regulasi dan fasilitasi, maka dunia usaha harus bergerak. Jangan menunggu pemerintah mengerjakan semuanya," kata Asep.
Ia berharap forum Bincang Bisnis bersama Dahlan Iskan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi momentum untuk membangun kesepahaman dan pembagian peran dalam mewujudkan Malang Raya Megapolitan.
Gempur Rokok Illegal--
"Megapolitan bukan sekadar menyatukan wilayah. Yang lebih penting adalah menyatukan kepentingan, menyatukan potensi, membangun konektivitas, dan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Malang Raya diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai kawasan yang memiliki potensi besar, tetapi berkembang menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi, inovatif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, dengan pemerintah dan non-pemerintah bergerak sesuai peran masing-masing.