Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola SPPG. Peran masyarakat, sekolah, dan seluruh pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Harapan kami, khususnya di Kabupaten Lumajang, seluruh SPPG benar-benar bisa memberikan jaminan atas menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat. Jangan sampai terjadi persoalan yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain,” ujar Didik.
Ia menegaskan, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana makanan tersebut memenuhi standar gizi, kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.
“Peran pengawasan dari semua pihak harus dilakukan. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, bergizi, bersih, dan aman, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak dan seluruh penerima manfaat,” pungkasnya. (ags)