Gempur Rokok Illegal--
Yang paling dikhawatirkan, lanjut Baktiono, adalah dampak perubahan desil terhadap masyarakat miskin karena kenaikan kelompok desil tidak hanya berkaitan dengan statistik, tetapi bisa berpengaruh langsung terhadap akses warga terhadap program perlindungan sosial.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya masuk kelompok penerima bantuan kemudian mengalami kenaikan desil sehingga jika kenaikan tersebut membuat warga keluar dari kriteria penerima bantuan, fasilitas yang selama ini diterima berpotensi ikut terhenti.
“Kalau desilnya dinaikkan sampai 6 otomatis kartu BPJS bisa tidak aktif, mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendorong proses pendataan tidak hanya mengandalkan data administratif dan sistem pengelompokan, tetapi juga melibatkan RT dan RW secara aktif untuk memastikan data sesuai dengan kondisi nyata warga.
Menurut dia, perangkat lingkungan merupakan pihak yang paling mengetahui kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehari-hari. “Karena RT RW ini lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya mampu atau tidak,” tuturnya.
Baktiono juga mengusulkan agar pemerintah memiliki kriteria yang lebih sederhana dan mudah diverifikasi dalam menentukan warga tidak mampu. Salah satunya dengan menggunakan batas penghasilan sebagai indikator utama.
“Saya usul warga tidak mampu syaratnya satu yaitu berpenghasilan di bawah upah minimum kota (UMK),” pungkasnya. (alf)