Dinilai Tak Tepat Sasaran, DPRD Surabaya Minta Pendataan Bansos Libatkan RT dan RW

Kamis 03-09-2026,17:08 WIB
Reporter : Arif Alfiansyah
Editor : Mochamad Syaifudin

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta pendataan penerima bantuan sosial (bansos) melibatkan RT dan RW karena pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga.

Penggunaan sistem pengelompokan desil dalam DTSEN untuk menentukan penerima bansos menuai kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan kastanisasi dan ketidakadilan ketika data tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

“Saya sudah pernah menyatakan itu sama dengan kastanisasi,” kata Baktiono, Kamis 3 September 2026.

Berdasarkan pengelompokan yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Baktiono menjelaskan desil 8 hingga 10 menggambarkan kelompok masyarakat sejahtera, sangat sejahtera hingga paling sejahtera.

Sementara desil 6–7 berada pada kelompok menengah hingga menengah atas, sedangkan desil 5 masuk kelompok menengah ke bawah. Adapun desil 1–4 mencakup masyarakat sangat miskin, miskin hingga rentan miskin.

BACA JUGA:Desil DTSEN Dinilai Tak Boleh Kaku, Komisi D DPRD Surabaya Dorong Jaga Hak Dasar Warga


Mini kidi--

Persoalannya, kata Baktiono, hasil pengelompokan tersebut dinilai tidak selalu sejalan dengan kondisi sebenarnya.

“Kalau kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu tidak akurat,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.

Ia mencontohkan, dirinya menemukan kondisi yang menurutnya janggal di lapangan karena seorang penarik becak bisa tercatat dalam desil 7. Bahkan, warga yang belum memiliki pekerjaan juga disebut bisa masuk dalam kelompok desil tersebut.

Kondisi itu membuat Baktiono mempertanyakan validitas data apabila digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan bantuan maupun mengukur kondisi perekonomian masyarakat.

“Ketika ada bantuan atau penelitian, Indonesia masuk kategori negara apa?” ujarnya.

Menurut Baktiono, jangan sampai perubahan indikator dan pengelompokan ekonomi justru membuat gambaran kesejahteraan nasional terlihat lebih baik di atas kertas, sementara masyarakat lapisan bawah masih menghadapi kesulitan.

“Yang naik kan yang di atas, yang di bawah tidak, malah ekonominya merosot,” bebernya.

BACA JUGA:Cegah Warga Miskin Kehilangan Bansos, DPRD Surabaya Minta Evaluasi DTSEN

Kategori :