Karena itu, DPRD meminta warga yang mengalami kenaikan desil tidak hanya diberikan kesempatan mengajukan sanggahan. Mereka juga perlu mendapat penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan perubahan status tersebut.
Dengan begitu, masyarakat mengetahui kondisi data mereka sekaligus dapat memperbaiki apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.
Imam juga meminta Pemkot Surabaya tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima program bantuan. Data warga miskin dan pramiskin yang selama ini digunakan juga dinilai perlu tetap menjadi pertimbangan.
Menurut dia, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau pemerintah pusat menentukan desil 1 dan 2, misalnya, Surabaya dengan kekuatan anggaran yang besar seharusnya bisa lebih bijaksana. Desil 1 sampai 5 bisa saja menjadi kelompok yang diintervensi sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Imam menyebut, jumlah warga yang berada pada desil 1 hingga 5 mencapai hampir 900 ribu orang. Sementara jumlah warga miskin dan pramiskin di Surabaya sekitar 250 ribu orang.
Perbedaan jumlah tersebut, kata dia, perlu dicermati agar perubahan sistem pendataan tidak justru mempersempit akses masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Dia bahkan mencontohkan kasus seorang pelajar SMK negeri di Surabaya yang masuk desil 4. Anak tersebut tidak memiliki ayah, sementara ibunya berjualan nasi dan masih harus menghidupi tiga anak.
Kondisi ekonomi keluarga tersebut membuat sang anak belum mampu membeli seragam sekolah. Bahkan, hingga kini dia masih menggunakan seragam SMP untuk mengikuti kegiatan belajar di SMK.
“Jangan sampai masalah desil kemudian membuat hak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dari negara menjadi hilang,” tegas Imam.
Imam juga mengingatkan agar persoalan kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi bantuan sosial. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berkaitan dengan stabilitas sosial dan keamanan kota.
Dia menilai Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memberikan perhatian lebih kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau faktanya warga memang harus dibantu, kenapa tidak kita bantu? Surabaya ini bukan kota kecil dengan APBD yang kecil,” ujarnya.
Gempur Rokok Illegal--
Imam membandingkan pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjakan melalui skema multiyears dengan kebutuhan penanganan kemiskinan yang menurutnya tidak kalah mendesak.