Sementara itu, Kajari Situbondo, Frendra AH, menjelaskan bahwa Kejari siap memberikan pendampingan penuh jika pemerintah menghadapi gugatan hukum, baik berupa bantuan hukum maupun pemberian legal opinion (pendapat hukum).
Selain penataan hukum dan pendampingan pengadaan barang dan jasa, Kejari akan langsung bergerak bersama jajaran Pemkab untuk memitigasi persoalan di lapangan.
BACA JUGA:Angkat Kuliner Tradisional, Bupati Situbondo Resmikan Car Free Day di Kecamatan Kapongan
"Yang paling penting, kami akan bersama-sama menyelamatkan aset-aset pemerintah yang saat ini mungkin dikuasai atau diklaim oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten," tegas Frendra.
Melalui sinergi ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Situbondo diharapkan dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan aman dari risiko pelanggaran hukum.