JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Ratusan anggota Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Dalam aksi tersebut, mereka mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus membongkar dugaan adanya praktik "uang kopi" senilai Rp250 juta dalam proses pengajuan program.
Massa menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang harus terus berjalan karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Namun mereka mendesak pemerintah pusat melakukan pembenahan tata kelola agar program tidak di cederai oleh ulah oknum yang di duga memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.
BACA JUGA:Paripurna Raperda Jember, Bupati Fawait Soroti Sinergi KDMP dan MBG
Mini Kidi Wipes.--
"Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pedagang. Namun tata kelolanya harus di perbaiki agar semua pihak yang terlibat mendapatkan kepastian dan perlindungan," ujar Koordinator Lapangan Progib, Subakri Firdaus saat diwawancarai di sela-sela aksi Senin 22 Juni 2026.
Menurut dia pihaknya sebenarnya telah menyampaikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan MBG jauh sebelum munculnya kasus yang menyeret sejumlah oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan laporan tersebut telah di teruskan melalui pengurus organisasi hingga dewan pembina di tingkat pusat.
BACA JUGA:Ribuan Warga Jember Gelar Aksi Demontrasi Tolak Penghentian Distribusi MBG
"Sebelum ada penangkapan oknum-oknum itu, kami sudah menyampaikan laporan dan kritik melalui video kepada pengurus pusat. Kami sudah mengetahui ada persoalan di lapangan yang harus segera di benahi," katanya.
Ia menjelaskan, selama mengawal program MBG, Progib juga membantu sejumlah pihak dalam pengajuan dapur penyedia makanan bergizi. Namun mereka menemukan fakta masih banyak siswa di wilayah pegunungan, pedesaan, maupun perkotaan yang belum mendapatkan manfaat program tersebut.
"Saat kami turun ke lapangan, masih banyak siswa yang belum mendapatkan manfaat MBG. Karena itu kami mengajukan tambahan layanan, tetapi saat itu pengajuan ditolak dengan alasan portal sudah ditutup," ungkap Subakri.
BACA JUGA:Apel Akbar Simpatisan MBG, Energi Positif Menuju 82 Juta Penerima Manfaat
Kecurigaan mulai muncul ketika mereka mengetahui masih ada pengajuan yang dapat di proses meskipun portal resmi telah di nyatakan di tutup. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda dalam proses seleksi dan penerimaan pengajuan.
"Kami heran karena portal di sebut ditutup, tetapi ada pihak tertentu yang tetap bisa masuk dan di terima. Dari situ muncul pertanyaan besar tentang transparansi proses yang berjalan," tegasnya.
Dalam penelusuran yang dilakukan, pihaknya mengaku memperoleh informasi adanya permintaan sejumlah uang agar pengajuan dapat diloloskan. Nilai yang di sebutkan mencapai Rp250 juta dan disebut sebagai "uang kopi" oleh oknum yang menawarkan bantuan tersebut.
BACA JUGA:Keberlanjutan MBG Didukung Muhammadiyah, Sebut Kunci Cetak Generasi Unggul