Catatan Edy Winarko Kepala Biro Memorandum
Perhelatan perpolitikan di Kabupaten Jember setelah petahana lolos verifikasi faktual (verfak) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember membuat para ketua partai setempat tampak gelisah.
Dari seluruh ketua partai yang memiliki kursi di DPRD Jember sepakat menjalin koalisi untuk melawan bupati petahana dr Faida yang maju melalui jalur independen atau perseorangan.
[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="title"]
Upaya yang dilakukan 11 pimpinan parpol pemilik kursi di DPRD Jember dianggap politik transaksional paska Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sengaja digulirkan untuk menjegal langkahnya petahana maju di pilkada dari jalur independen. Bahkan mereka sepakat mengusung calon bersama.
Surat bersama 11 parpol tersebut beredar luas di masyarakat. Terdapat dua poin di dalam surat bersama tersebut. Pertama, meminta ke DPP partai di Jakarta untuk ikut mengawal proses hukum di Mahkamah Agung (MA) atas keputusan DPRD Jember mengajukan HMP untuk memberhentikan bupati Jember, dr Faida.
Dan poin kedua, 11 pimpinan parpol di Jember memohon kepada seluruh DPP partai di Jakarta untuk berkoordinasi mengusung satu pasangan calon yang dianggap kuat. Sehingga diharapkan pertarungan melawan petahana di Pilkada menjadi cukup head to head.