GRESIK, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Gresik meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik II kategori Pemerintah Daerah di Gedung Negara Grahadi, Rabu, 20 Mei 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Gresik juga meraih penghargaan Terbaik I kategori DPRD Kabupaten/Kota.
BACA JUGA:Pengukuhan Pokja Bunda PAUD Gresik, Orang Tua Diingatkan Bijak Gunakan Gadget
Mini Kidi Wipes.--
Sekdakkab Gresik, Achmad Washil yang hadir menerima piagam penghargaan menyebut prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.
"Ini pengingat bahwa pelayanan hukum harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kami ingin JDIH benar-benar menjadi ruang pelayanan publik yang terbuka, inklusif, dan mudah dijangkau siapa saja," ujarnya.
Menurutnya, JDIH Gresik kini bukan lagi sekadar pusat dokumentasi produk hukum.
Melalui inovasi JDIH LexPedia, warga dapat mengakses layanan konsultasi hukum, pencarian regulasi hingga penjelasan pasal pidana langsung dari handphone.
Salah satu fitur utama LexPedia adalah LexA-Gresik, asisten hukum berbasis kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan WhatsApp. Fitur tersebut memungkinkan masyarakat melakukan percakapan di dalam aplikasi.
Warga juga dapat bertanya melalui WhatsApp untuk mencari informasi terkait peraturan daerah, peraturan bupati maupun kebijakan lain di Kabupaten Gresik.
Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--
Sistem akan memberikan jawaban yang relevan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami.
Pendekatan tersebut dihadirkan agar layanan hukum menjadi lebih dekat dengan masyarakat mulai kepala desa, pelaku UMKM, mahasiswa hingga warga umum yang membutuhkan kepastian regulasi tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
JDIH LexPedia juga menghadirkan fitur Policy Brief AI yang dirancang membantu perangkat daerah menyusun analisis kebijakan secara lebih cepat, sistematis dan berbasis regulasi yang sahih.
Washil menyebut inovasi JDIH LexPedia merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan di Gresik.
"JDIH hari ini bukan lagi sekadar ruang arsip regulasi. Kami ingin JDIH menjadi pusat pengetahuan hukum sekaligus instrumen pendukung pengambilan kebijakan yang lebih modern dan responsif," tandasnya. (rez)