JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kritik tajam terhadap arah kebijakan publik mencuat dalam forum “Gus Bupati Menjawab” yang di siarkan langsung, di kanal YouTube Wadul Guse Minggu, 26 April malam. Perdebatan soal riset dan data menjadi sorotan dalam diskusi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Kebijakan publik harus di kelola dengan baik dan berbasis bukti, bukan sekadar asumsi,” tegas Direktur Eksekutif PAR Alternatif Indonesia, Andi Saputra, dalam forum itu.
BACA JUGA:Bupati Jember Genjot Program RTLH, 2026 Targetkan 1.000 Rumah Layak Huni
Mini Kidi Wipes.--
Secara terbuka, Andi menghantam praktik kebijakan yang di nilainya tidak berbasis riset. Pendekatan yang hanya mengandalkan intuisi politik di sebut berpotensi menyesatkan arah pembangunan.
“Kalau kebijakan hanya berdasarkan intuisi, hasilnya sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:Bupati Jember Tekankan Fasilitas Ruang Pasien Puskesmas Wajib Lebih Bagus dari Ruang Kepala
Ayo bolo kita gempur rokok ilegal.--
Dalam forum itu, pria yang akrab disapa Andi menuturkan bahwa kebijakan publik tidak boleh lahir dari keputusan sesaat. Proses pengambilan keputusan, menurutnya, harus rasional, terukur, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua kebijakan yang menyangkut masyarakat luas wajib ditopang riset dan data yang valid,” tuturnya.
BACA JUGA:Bupati Jember Tinjau Banjir Mumbulsari, Koordinasi dengan Provinsi untuk Penanganan Cepat
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember tersebut juga mengingatkan bahwa tanpa dukungan data yang akurat, kebijakan berisiko salah sasaran. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memboroskan anggaran daerah.
“Tanpa data yang kuat, kebijakan bisa meleset dan justru membebani keuangan daerah,” jelasnya.
BACA JUGA:Bupati Jember Gunakan Safari Ramadan untuk Sosialisasi UHC dan Penguatan Satgas Stunting
Lebih jauh, Andi mengkritik lemahnya transparansi dalam sejumlah kebijakan publik. Banyak keputusan pemerintah dinilai terkesan menyesatkan karena tidak disertai penjelasan berbasis data kepada publik.