BATU, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu hingga kini resmi belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sistem belajar daring bagi siswa sekolah. Kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian mendalam guna melihat urgensi dan dampak efisiensinya di wilayah Kota Batu.
"Pihaknya masih memantau perkembangan regulasi dan dasar hukum dari pemerintah pusat maupun provinsi," kata Wali Kota Batu yang akrab dipanggil Cak Nur.
BACA JUGA:Dekatkan Akses Medis, Pemkot Batu Sebar 18 Dokter ke Desa-Kelurahan dan Siapkan Layanan Home Care
Mini Kidi Wipes.--
Menurutnya, keputusan untuk mengalihkan sistem kerja ke skema digital harus didasari oleh instruksi yang jelas serta kebutuhan daerah yang nyata.
"Terkait penerapan WFH bagi ASN atau pembelajaran daring bagi siswa, hingga saat ini masih belum kami terapkan masih menunggu arah hukum dan instruksi lebih lanjut," terang Nurochman.
BACA JUGA:Stabilkan Harga Pangan Jelang Idulfitri, GPM Pemkot Batu Ditutup di Mojorejo
Gempur Rokok Ilegal -----
Ia menegaskan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah progresif dengan menetapkan WFH setiap hari Rabu untuk menghemat konsumsi BBM hingga 108.000 liter per hari, Cak Nur menilai kondisi geografis dan mobilitas di Kota Batu memiliki karakteristik yang berbeda.
"Menganalisis bahwa dampak mobilitas kendaraan di wilayahnya mungkin tidak sesignifikan kota-kota besar lainnya dalam hal konsumsi bahan bakar massal," imbuhnya.
BACA JUGA:Langkah Pemkot Batu Cegah Lonjakan Harga Bahan Pangan Pokok Jelang Hari Raya Idulfitri 2026
Pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah ketentuan WFH ini bersifat opsional atau sebuah perintah yang wajib dilaksanakan secara nasional.
"Sesungguhnya, daerah seperti Kota Batu mungkin tidak terlalu terdampak secara langsung oleh isu yang mendasari kebijakan tersebut, namun kami tetap melakukan analisa," tandasnya.
BACA JUGA:Pemkot Batu Salurkan Bantuan Sembako untuk Disabilitas dan Warga Rentan
Menyoal sektor pendidikan, Nurochman menekankan bahwa pengalihan pembelajaran ke sistem daring tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemkot Batu berencana melakukan diskusi intensif dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan efektivitas belajar-mengajar jika skema tersebut dijalankan.