Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan, pemilihan hari Rabu sebagai jadwal WFH bukan tanpa alasan. Jika diterapkan pada hari Jumat, dikhawatirkan justru mendorong praktik work from anywhere (WFA) yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.
"Kita ingin mengurangi mobilitas, karena tekanan BBM yang muncul akibat konflik di Timur Tengah. Ini juga sejalan dengan langkah yang dilakukan berbagai negara," ujar Emil.
Dari sisi perhitungan, kebijakan ini diperkirakan memberi dampak signifikan terhadap penghematan BBM. Dengan jumlah sekitar 81.700 ASN Pemprov Jatim, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 108 ribu liter per bulan, dengan asumsi penggunaan kendaraan roda dua.
BACA JUGA:Jangan Kopi Terus! Ini Dia Minuman Pagi Biar Nggak Gampang Ngantuk di Kantor
Meski demikian, Emil mengakui tidak semua ASN dapat menerapkan WFH, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang mencapai lebih dari 40 ribu orang dan tetap harus melayani langsung masyarakat.
Untuk memastikan kinerja tetap terjaga, Pemprov Jatim akan mengandalkan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan. Pengalaman saat pandemi Covid-19 juga menjadi acuan bahwa produktivitas dapat tetap terjaga meski bekerja secara daring.
"Karena sasaran kinerjanya bulanan, kita punya cara untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan," pungkasnya.
Dengan skema ini, Pemprov Jatim berharap tercipta keseimbangan antara efisiensi energi, pengurangan mobilitas, serta tetap terjaganya kualitas layanan publik. (Ain)