JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Perencanaan pembangunan daerah tak cukup hanya mengandalkan angka dan kajian teknokratis. Dibutuhkan sentuhan aspirasi masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Di sinilah peran strategis pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD menjadi penentu arah pembangunan.
BACA JUGA:Diduga Belum Kantongi Izin, DPRD Jombang Desak Penutupan Toko Modern Mr DIY Cukir
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmadji, menegaskan bahwa pokir menjembatani antara suara rakyat dengan kebijakan eksekutif. Menurutnya, pembangunan daerah adalah hasil kolaborasi antara legislatif dan pemerintah daerah, bukan kerja sepihak.
“Pokir itu memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data di atas meja, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah pemilihan,” tegasnya.
BACA JUGA:Belajar ke Gunungkidul, Komisi A DPRD Jombang Soroti Kendala Lahan KDKMP
Sebagai wakil rakyat, Kata Hari menambahkan, anggota DPRD memiliki tanggung jawab menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Aspirasi tersebut dihimpun melalui reses, dialog publik, hingga komunikasi langsung dengan masyarakat.
Hadi menyebut, mekanisme pokir menjadi bentuk nyata demokrasi partisipatif. Semakin banyak aspirasi yang terakomodasi, semakin inklusif kebijakan pembangunan yang dihasilkan.
“Partisipasi masyarakat adalah fondasi pembangunan yang sehat. Dengan pokir, suara warga masuk dalam dokumen resmi perencanaan daerah,” ujarnya.
BACA JUGA:Dugaan Potongan Pokir DPRD Jombang Mencuat, Penerima Klaim Dipangkas 30 Persen
Tak hanya soal representasi, pokir juga dinilai memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Seluruh usulan dicatat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sehingga asal-usul dan tujuan penggunaannya dapat ditelusuri secara terbuka.
“Semua terdokumentasi. Ini membuat prosesnya lebih transparan dan meminimalkan potensi penyimpangan,” katanya.
BACA JUGA:Urai Kendala Percepatan Pembangunan KDMP, Komisi A DPRD Jombang Hearing dengan Stakeholder
Lebih jauh, Hadi menekankan bahwa implementasi pokir yang tepat sasaran berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau pokir diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, dampaknya bisa signifikan. Bisa membantu menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” paparnya.