SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Dugaan permintaan tunjangan hari raya yang mengatasnamakan LPMK Kelurahan Manukan Wetan viral di media sosial hingga DPRD Surabaya mendesak Camat Tandes melakukan evaluasi jabatan, Kamis 26 Februari 2026.
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Siapkan Posko Pengaduan THR Jelang Lebaran
Marwah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Pahlawan dipertaruhkan setelah mencuat dugaan permintaan THR oleh oknum Ketua LPMK Manukan Wetan.
Mini Kidi Wipes.--
Merespons hal itu, DPRD Surabaya bergerak cepat meminta tindakan tegas berupa evaluasi jabatan.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Ingatkan Camat dan Lurah Soal Dana Kelurahan agar Tidak Terseret Kasus Hukum
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengaku geram atas kabar tersebut dan langsung menghubungi pemangku wilayah setempat untuk klarifikasi sekaligus meminta langkah konkret.
BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Desak Libatkan RT RW untuk Validasi DTSEN
"Barusan saya telepon Pak Febri, Camat Tandes. Saya minta untuk yang bersangkutan segera dievaluasi agar tidak diposisikan lagi sebagai Ketua LPMK. Dan Pak Camat menyatakan siap menindaklanjuti," tegasnya.
BACA JUGA:Akses Jalan Gunung Anyar Harapan Kumuh, DPRD Surabaya Desak Penertiban TPS Rungkut Menanggal
Menurut legislator dari Fraksi Gerindra ini, tindakan meminta THR dengan mengatasnamakan lembaga merupakan pelanggaran etika berat. LPMK adalah mitra strategis pemerintah yang mengemban amanah warga, bukan alat mencari keuntungan pribadi atau kelompok pada momentum tertentu.
BACA JUGA:Prihatin Siswi Idap Asma Jalan Kaki ke Sekolah, Anggota DPRD Surabaya Hadiahkan Sepeda
"Jangan sampai lembaga kemasyarakatan ini tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi ini penting agar menjadi pelajaran. Kita ingin LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga, bukan justru membebani," imbuhnya.
BACA JUGA:Kursi Ketua DPRD Surabaya Lowong, Bursa Pengganti Mengerucut ke Saifuddin Zuhri
Ia menekankan integritas merupakan harga mati bagi setiap pengurus lembaga sosial kelurahan. Jika praktik semacam ini dibiarkan, dikhawatirkan muncul preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi LPMK secara keseluruhan di Surabaya.