GMNI Jember Bongkar Gurita Politik dan Konflik Kepentingan di Balik SPPG
Wakil Ketua Bidang Politik, Mochammad Faizin, GMNI Jember--
JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi oase bagi kesejahteraan rakyat kini berada dalam bayang-bayang gelap kepentingan elite. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) JEMBER melempar kritik keras setelah mengendus aroma busuk konflik kepentingan dalam tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
​Melalui Wakil Ketua Bidang Politik, Mochammad Faizin, GMNI Jember membedah data mengejutkan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW). Temuan tersebut menyingkap tabir keterlibatan aktor politik yang menggurita di balik yayasan pengelola SPPG.
BACA JUGA:Dari UMKM hingga Kamtibmas, Kapolres dan GMNI Satukan Visi untuk Nganjuk Kondusif
Mini Kidi Wipes.--
​Data menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan dalam distribusi pengelola program ​27,45% Yayasan Terafiliasi Parpol: Dari 102 yayasan, sebanyak 28 di antaranya memiliki garis komando langsung ke partai politik tingkat pusat.
​Relasi Kuasa yang Luas: Sebanyak 44 yayasan teridentifikasi memiliki jejaring politik, di mana 28 di antaranya melibatkan individu yang aktif di struktur partai.
BACA JUGA:Kapolres Ngawi Terima Kunjungan GMNI Jatim Perkuat Sinergi Polri dengan Mahasiswa
​Penetrasi Aparat & Pengusaha: Keterlibatan tidak hanya di ranah politik, tapi juga merambah ke unsur Polri (pengelola 1.179 SPPG), militer (6 yayasan), birokrasi (12 yayasan), hingga jejaring bisnis raksasa di sektor tambang, konstruksi, dan media.
​Rekam Jejak Buruk: Yang paling memuakkan, ditemukan yayasan yang pengurusnya memiliki riwayat hitam dalam kasus korupsi.
​Mochammad Faizin menegaskan bahwa skema ini bukan sekadar kebetulan administratif, melainkan ancaman serius berupa komersialisasi program publik.
BACA JUGA:Polres Blitar Sambut Damai Aksi Unjuk Rasa GMNI Blitar dan Konsorsium Pembaharuan Agraria
​“Program kerakyatan seperti MBG tidak boleh dijadikan ladang perburuan rente atau alat barter kepentingan kelompok tertentu. Partai politik harus punya urat malu untuk memastikan kadernya tidak menyusup ke jejaring bisnis ini demi keuntungan pribadi,” tegas Faizin dengan nada getir. Minggu 19 April 2026.
​Menurutnya, larangan internal partai terhadap keterlibatan kader dalam bisnis program publik hanya akan menjadi "macan kertas" jika tidak dibarengi dengan tindakan disiplin yang nyata di lapangan.
​GMNI Jember menilai kompleksitas jejaring kekuasaan di tubuh SPPG adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Sebagai solusi, mereka menuntut Audit Menyeluruh dan Terbuka.
Sumber:
- Share:
