JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Dugaan pemotongan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Jombang mencuat setelah seorang pengurus yayasan pondok pesantren di Kecamatan Diwek mengaku bantuan Rp 200 juta yang telah disebut terakomodir justru dipotong hingga 30 persen, Selasa 24 Februari 2026.
Mini Kidi Wipes.--
Seorang penerima pokir yang berinisial AZ (53) menuturkan, Awalnya proposal yang diajukan pada anggota DPRD Jombang Fraksi PPP senilai Rp 250 juta, namun setelah pembahasan hanya Rp 200 juta yang disebut terakomodir.
“Pokir 2026 masih tahap verifikasi. Informasinya Maret cair,” ujar AZ.
BACA JUGA:Urai Kendala Percepatan Pembangunan KDMP, Komisi A DPRD Jombang Hearing dengan Stakeholder
Persoalan muncul saat nominal bantuan yang disebut telah disetujui itu dikabarkan tidak diterima penuh. AZ mengaku diminta menyerahkan potongan hingga 30 persen.
“Anggaran Rp 200 juta, tapi nanti terima hanya Rp 140 juta. Alasannya untuk biaya LPJ dan pajak,” katanya.
BACA JUGA:Antisipasi Proyek Molor, Komisi C DPRD Jombang Warning OPD
Menurut AZ, permintaan potongan disampaikan operator berinisial LK, warga Desa Kayangan, Diwek.
AZ menyebut LK berperan mengoordinir lembaga penerima sekaligus mengumpulkan potongan dana.
“Operatornya Bu LK dari Kayangan. Katanya potongan 30 persen. LPJ dan pajak ditanggung sendiri,” imbuhnya.
Gempur Rokok Illegal--
AZ mengaku keberatan dengan skema tersebut, namun merasa serba salah sebagai pihak penerima bantuan.
“Ya sebenarnya berat. Tapi mau bagaimana lagi,” ucapnya.
Terpisah, anggota DPRD Jombang Fraksi PPP Junita Erma Zakiyah membantah adanya pemotongan dana pokir seperti yang dituduhkan.
Junita menegaskan seluruh bantuan yang direkomendasikan berjalan tanpa potongan.
“Nol persen. Tidak ada potongan,” tegasnya.
Junita bahkan mempersilakan publik melakukan pengecekan langsung ke desa-desa penerima.
BACA JUGA:Cegah Risiko Bangunan Tua di Pesantren, DPRD Jombang Desak Pemkab Percepat Sosialisasi PBG dan SLF
“Silakan cek di Kwaron, Bulurejo, Balongbesuk, Cukir, Ceweng. Semua nol,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai sosok LK, Junita mengaku belum dapat memastikan. Menurutnya, dalam satu desa terdapat beberapa operator penghubung.
“Nanti saya cek dulu, karena di satu desa bisa ada beberapa nama,” ujarnya.
BACA JUGA:Pastikan Realisasi APBD 2026 Tepat Sasaran, Komisi C DPRD Jombang Hearing dengan Dinas PUPR
Informasi dugaan potongan pokir di wilayah Diwek ternyata bukan kali pertama terdengar. AC (44), penerima bantuan pada 2023, mengaku pernah mengalami permintaan serupa.
AC menyebut saat itu bantuan yang diterima bukan berasal dari pokir DPRD, melainkan program bantuan kepala daerah.
“Awalnya proposal Rp 200 juta, tapi yang disetujui Rp 100 juta,” katanya.
BACA JUGA:DPRD Jombang Gelar Paripurna Raperda Aset Daerah, Pemkab Bidik Optimalisasi PAD
Setelah dana cair, AC mengaku dihubungi operator yang sama dan diminta menyerahkan potongan hingga 20 persen.
“Yang minta Bu LK dari Kayangan. Katanya atas arahan dewan,” ujarnya.
AC mengaku sempat menolak permintaan tersebut. Namun karena terus didesak, pihak yayasan akhirnya memberikan sejumlah uang.
BACA JUGA:Inspektorat dan Polisi Turun Tangan Usut Combine Harvester Bantuan DPRD Jatim yang Hilang di Jombang
“Akhirnya kami kasih 5 persen. Itu pun setelah sempat terjadi perdebatan,” tuturnya.
Menurut AC, LK dikenal sebagai operator yang kerap menghubungkan program bantuan dengan lembaga di wilayah Diwek.
“Dia biasa mencarikan lembaga penerima bantuan,” pungkasnya. (war)