SIDOARJO, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Sebanyak 17 elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Jenggolo Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sidoarjo menuntut islah konflik bupati dan wakil bupati, Selasa 10 Februari 2026.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dipicu keresahan publik atas ketidakharmonisan pimpinan daerah yang dinilai mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Mini Kidi--
Dalam orasinya, massa menilai konflik personal antara bupati dan wakil bupati telah memicu kubu-kubuan di kalangan aparatur sipil negara hingga perangkat desa.
"Sidoarjo bukan panggung sandiwara. Kami tidak butuh drama politik, kami butuh stabilitas untuk pembangunan. Jangan biarkan ego personal mengorbankan nasib jutaan warga," teriak salah satu orator.
Sekitar pukul 10.30 WIB, perwakilan massa diterima audiensi di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo bersama Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, S.M., Wakil Ketua H. Kayan, H. Warih, Suryanto, serta anggota dewan Yudi Pratama.
BACA JUGA:Aksi Demo Selasa 10 Pebruari, Uji Taji DPRD Sidoarjo Akhiri Perang Dingin Eksekutif
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Peduli Sidoarjo menyampaikan tiga dampak utama konflik pimpinan daerah, yakni munculnya kubu-kubuan ASN dan perangkat desa, ketidakpastian kebijakan yang menghambat investasi, serta melemahnya pengawasan internal pemerintahan.
Pimpinan DPRD Sidoarjo kemudian menyatakan sikap sejalan dengan aspirasi masyarakat dan menandatangani berita acara serta dokumen tuntutan Laskar Jenggolo sebagai bentuk dukungan moral.
BACA JUGA:Usai Demo, Mahasiswa Sidoarjo Gelar Baksos
"Kami berdiri bersama rakyat. Penandatanganan ini adalah bentuk dukungan moral kami terhadap aspirasi Laskar Jenggolo," tegas Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih.
Ia menambahkan, DPRD akan segera mengundang pihak eksekutif untuk melakukan mediasi formal guna meredam konflik yang terjadi.
BACA JUGA:Demo Damai Mahasiswa Sidoarjo Diapresiasi