Sekarang, setelah dipisah, muncul keinginan menyatukan kembali. Atau setidaknya menitipkan.
BACA JUGA:Drama Tumbler Berbuah Surga
Masalahnya bukan sekadar di bawah siapa. Tapi soal budaya kekuasaan. Soal netralitas. Soal siapa yang mengendalikan siapa saat suhu politik naik.
Kalau Polri di bawah Kemendagri, apakah benar bebas dari intervensi? Atau hanya pindah jenis intervensinya?
BACA JUGA:Barcode untuk Polisi Nakal
Kalau di bawah TNI, apakah kita siap kembali ke masa lalu? Atau hanya ingin bernostalgia tanpa benar-benar mengingat akibatnya?
Di negeri ini, struktur sering diubah. Tapi watak kekuasaan jarang disentuh.
BACA JUGA:Operasi Zebra 2025 seperti Password WiFi
Mungkin bukan Polri yang perlu pindah rumah. Mungkin yang perlu dibenahi adalah aturan main di dalam rumah itu sendiri.
Tapi wacana sudah dilempar. Bola sudah menggelinding. DPR akan ramai. Pakar akan antre di televisi. Dan publik—seperti biasa—akan bertanya pelan:
BACA JUGA:Datang Diam-diam, Pulang Membawa Nama Besar
Yang dijaga ini hukum… atau kekuasaan?
BACA JUGA:Indonesia Emas Tak Akan Lahir dari Generasi Narkoba
Kita tunggu saja. Lagu lama ini biasanya punya banyak remix.