MALANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Ratusan warga Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa di Gate Lintas Bendungan Lahor Karangkates menuntut akses gratis, Senin, 26 Januari.
BACA JUGA:Arena Judi Sabung Ayam Sumberpucung Dimusnahkan Polisi
Mereka menuntut pengelola Gate Lintas Bendungan Lahor memberikan akses gratis bagi warga Sumberpucung dan Selorejo pascapenerapan pembayaran retribusi non tunai secara penuh.
Mini Kidi--
Meski pengelola telah memberikan kartu akses gratis bagi warga sekitar, massa aksi masih merasa keberatan karena adanya biaya langganan yang dikenakan setiap enam bulan sekali.
Gate Lintas Bendungan Lahor yang sebelumnya berada di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I, sejak penerapan retribusi non tunai pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Xfresh Citra Perkasa.
BACA JUGA:Polres Malang Ungkap Kasus Janin Bayi Dikubur di Belakang Rumah Kos Sumberpucung
"Kami mewakili aspirasi masyarakat, keinginannya hanya satu untuk warga sekitar itu gratis, bukan kartu gratis. Dulunya untuk warga gratis, tapi sekarang harus beli kartu dan ada juga pembagian kartu gratis yang sifatnya tidak selamanya, enam bulan sekali kita harus memperbarui dengan biaya 35 ribu," kata Rahman Arifin, salah seorang pendemo.
Menurutnya, ketika kartu gratis yang telah diberikan kemudian hilang, masyarakat tetap dikenakan biaya pengurusan kartu baru sebesar Rp 100 ribu.
BACA JUGA:Geger Temuan Jasad Bayi di Sumberpucung, Terbongkar Akibat Diseret Anjing
"Kalau kartu hilang biayanya 100 ribu, berarti kan itu bukan gratis untuk kami warga. Seolah-olah gratis tapi tidak," imbuhnya.
Lebih lanjut Arifin menjelaskan, sebelum penerapan pembayaran retribusi non tunai, para pelajar masih bebas melintas tanpa dikenakan biaya. Namun, sejak sistem non tunai diberlakukan, pelajar dikenakan biaya sebesar Rp 15 ribu setiap bulan.
BACA JUGA:Iptu Choirul Mustofa Jabat Kapolsek Sumberpucung
Arifin berharap aspirasi yang disampaikan warga dapat didengar oleh Perum Jasa Tirta I melalui kajian ulang kebijakan tersebut.
"Diterima atau tidak, kami tidak mempermasalahkan, yang penting mereka memberikan jawaban kepada masyarakat," tuturnya.