“Pemerintah daerah bisa menciptakan peluang baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan lainnya," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menjelaskan, bahwa pihaknya tengah menggenjot sektor pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal itu menyusul tingginya jumlah perusahaan yang berdiri di kawasan industri.
"Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan," tuturnya.
BACA JUGA:Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Gresik Perkuat Pemerintahan Digital
Pihaknya juga mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Ia menilai pendekatan smart revenue menjadi strategi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
Ia mengakui, bahwa selama ini Pemkab Gresik masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB, dan PBJT listrik.
Alif mengungkap, dari hasil kajian potensi pajak daerah yang akan dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD, antara lain akan dilakukan Pemkab Gresik dengan memperluas basis penerimaan.
BACA JUGA:Pemkab Gresik Awali Penyusunan RKPD 2027, Bupati Tekankan Perencanaan yang Transparan
Sekaligus memperkuat proses pemungutan melalui percepatan penyusunan Perda, mengubah tarif, serta peningkatan SDM dan peralatan penunjang. Kemudian penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan, dan efisiensi administrasi.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menyoroti kebijakan terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar.
Kondisi itu disebut berdampak langsung pada keuangan daerah, khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dipangkas. Oleh karenanya, ia mendorong agar PAD lebih maksimal untuk menutupi pengurangan pengurangan anggaran.
BACA JUGA:Tingkatkan Pelayanan Publik, 27 Pejabat Pemkab Gresik Ikuti Pelatihan Kepemimpinan
"PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang,” ungkapnya.
“Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar Pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.
Pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik untuk mendongkrak PAD. Menurutnya, investasi yang sehat akan secara otomatis mendorong meningkatkan PAD di Kota Pudak.
"Kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap, dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (rez)