PKS Jatim Desak Kebijakan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Surabaya, memorandum.co.id - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim mendesak pemerintah lebih perhatian kepada tenaga kesehatan. Sebab semakin banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang gugur akibat terpapar Covid-19. Di Jawa Timur, tercatat 176 lebih nakes yang terpapar Covid-19. Ketua Umum DPW Irwan Setiawan menyampaikan pentingnya peran para nakes ini. Karena nakes menjadi garda terdepan memberantas penyebaran Covid-19. Data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari jumlah yang terpapar tersebut, setidaknya 10 dokter dan 8 perawat telah meninggal dunia. " Banyaknya nakes yang terpapar menandakan perlindungan terhadap mereka masih belum optimal," ujarnya. Dengan meningkatnya perlindungan bagi para nakes, Irwan berharap tak ada lagi nakes yang terpapar Covid dan gugur. "Sebab satu orang nakes sangatlah berarti dalam menyelamatkan kita semua dari wabah ini. PKS Jatim minta agar pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para nakes yang gugur dalam pengabdiannya karena Covid-19," katanya. Irwan menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Seperti, memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap di tiap rumah sakit. "Baju hazmat, masker N95, dan APD lainnya mesti dalam kondisi tersedia dalam stok yang memadai. Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan," katanya. Lanjut Irwan, memastikan bangunan dan manajemen rumah sakit telah disesuaikan dengan protokol Covid-19. "Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, ruang istitahat, juga asupan gizi bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya. Disampaikan Irwan, perlindungan hukum dan keamanan terhadap nakes. "Ada nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik padahal sudah sesuai protokol Covid-19. Ada pula yang digerudug keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa membawa pulang pasien covid. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi," jelasnya. Berikutnya pencairan insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. Saat ini muncul keluhan pencairan insentif terhambat soal verifikasi. "Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. Karena ada pendidikannya, ada organisasi profesi, ada manajemen rumah sakit, bahkan kepegawaian pemerintah. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima Bansos. " terang Irwan.(day/tyo)