Di mana ada penambahan untuk tenaga pendidik di sekolah, kemudian tukang sapu, satpam sekolah, bahkan hingga pondok pesantren sampai anak jalanan usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah rakyat.
“Bahkan ada tambahan untuk pondok pesantren yang di desa dan kecamatan yang belum tercatat di Kementerian Agama. Juga untuk anak- anak di pinggir jalan usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah rakyat. Nanti kerjasama sama dengan Dinsos,” ungkapnya.
Menutup wawancara dengan awak media, Nanik menyebut jika saat ini sudah ada tim koordinasi pelaksanaan MBG. Di mana tim tersebut akan melibatkan pemkab di daerah-daerah sehingga pengawasan pelaksanaan MBG bisa lebih maksimal.
BACA JUGA:Kapolsek Mulyorejo Hadiri Peresmian SPPG Kalisari
“Sekarang kita semua tim. Ada pak Bupati. Dirigennya sekarang Pak Bupati di daerah. Dulu kan Pak Bupati itu semua kalau masuk ke dapur kan susah. Gak boleh masuk. Sekarang wajib, Pak Bupati boleh, Pak Tentara, Pak Wabup, Pak Polisi boleh nengokin. Mengawasi. Karena kita semua masuk dalam tim koordinasi,” pungkasnya. (fir/fai)