“Seringkali keracunan terjadi karena SOP yang tidak dijalankan secara disiplin. Tata kelola MBG harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Saat ini, dari sekitar 70 SPPG, sebanyak 66 SPPG telah mengikuti pelatihan penjamah makanan, dan 51 SPPG telah mengantongi Sertifikat Layak Sanitasi. Bupati Gatut Sunu pun memerintahkan Dinas Kesehatan bersama DPMPTSP untuk mempercepat pemenuhan sertifikasi tersebut.
Lebih jauh, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi daerah.
BACA JUGA:Bupati Gatut Sunu Luncurkan Gerdu Kalimasada untuk Permudah Layanan Adminduk Gratis di Tulungagung
Untuk itu, ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Perikanan segera berkoordinasi dengan BGN, kepala SPPG, dan mitra pengelola. Sehingga petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan lokal bisa terlibat dalam rantai pasok MBG.
“Jika produsen pangan lokal menjadi bagian dari Program MBG, maka ekonomi kerakyatan benar-benar bisa terwujud,” katanya.
Untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan soal MBG, Pemkab Tulungagung juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline 085-725-057-332. Selama lima bulan terakhir, tercatat 36 aduan masuk dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
BACA JUGA:Bagikan Beras dan Minyak Bantuan Pangan, Bupati Gatut Sunu Ingatkan agar Tidak Dijual Lagi
Selain itu, Pemkab Tulungagung menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan lahan milik daerah untuk pembangunan SPPG. Antara lain di Desa Wonokromo Kecamatan Gondang dan Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung. Bahkan, Pemkab tengah memproses penyediaan kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi tingkat kabupaten di eks Kantor Inspektorat Desa Beji, Kecamatan Boyolangu. (fir/fai)