Serapan APBD 2025 hanya 93,34 Persen, DPRD Kabupaten Madiun Dalami LKPJ Bupati
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Madiun tahun anggaran 2025 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Madiun, Rabu 4 Maret 2026.-Juremi-
MADIUN, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kendati pendapatan daerah melampaui target, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2025 tidak serta-merta diterima mulus oleh legislatif.
BACA JUGA:Proyek Gedung Fraksi DPRD Madiun Dikebut, Sempat Molor Akibat Isu Kerusuhan
Serapan belanja daerah yang tak menyentuh angka 100 persen menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Madiun, Rabu 4 Maret 2026.

Mini Kidi Wipes.--
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menegaskan pihaknya tidak akan "menelan mentah-mentah" data capaian yang dipaparkan eksekutif. Dokumen tersebut segera dibedah secara mendalam oleh panitia khusus (pansus) untuk mencocokkan klaim pemerintah dengan fakta di lapangan.
BACA JUGA:Anggota DPRD Batam Asal Madiun Undang Bupati Promosikan Produk Unggulan
“Nanti dibahas dalam pansus. Kita lihat bersama apakah capaian-capaian yang dipaparkan sudah sesuai dengan kondisi riilnya atau hanya angka-angka di atas kertas,” ujar Fery tegas usai memimpin rapat.
Fery menyoroti adanya beberapa indikator yang belum maksimal, terutama serapan APBD 2025 yang gagal menyentuh angka 100 persen. Hal ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
BACA JUGA:Akademisi Tekan Polisi Usut Tuntas Ricuh Demo DPRD Madiun, Kapolres: Masih Didalami
“Coba nanti kita lihat dulu, kita belum tahu betul-betul melampaui atau tidak. Apa saja yang masih belum maksimal dan mengapa ada kekurangan, itu semua akan terungkap setelah pembahasan dengan pansus,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengakui adanya ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah tercatat impresif sebesar Rp 2,17 triliun atau 102,87 persen dari target.
BACA JUGA: Kerugian Demo di Madiun Capai Rp530 Juta, DPRD Tunggu Anggaran Perbaikan
Namun, performa belanja daerah justru loyo di angka 93,34 persen, di mana dari target Rp 2,25 triliun hanya terealisasi Rp 2,10 triliun.
“Kami memang harus mengoptimalkan, khususnya di sisi pendapatan. Kalau tidak tercapai nanti pelaksanaannya terkendala,” dalih Hari Wuryanto.
Sumber:




