SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Partai Golkar Jawa Timur meminta Pemprov Jatim terus memperkuat kinerja kerakyatan di tahun 2026. Hal ini disampaikan Ketua DPD Golkar Jatim, Ali Mufthi didampingi Sekretaris DPD Golkar Jatim, Blegur Prijanggono dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2025 menuju tahun 2026, di Kantor DPD Golkar, Jumat, 2 Januari 2026.
“Partai Golkar mendukung pemerintahan. Golkar akan tetap konsisten mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Blegur Prijanggono bersama Ali Mufthi.
BACA JUGA:Musda Xl di Kantor DPD Golkar Jatim, Djoko Pimpin Golkar Kota Malang Periode 2025-2030
Mini Kidi--
Lanjut Blegur, kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak dalam memimpin Jawa Timur sudah cukup baik. Artinya kembali kepada masyarakat manfaatnya.
Didesak wartawan, apakah Partai Golkar Jawa Timur akan menjadi mitra kritis terhadap Pemprov Jatim. Sekretaris Golkar Jatim mempertegas jika Partai Golkar akan menjadi mitra pendukung yang selalu mengingatkan kinerja Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
BACA JUGA:Di Musda Partai Golkar Kota Malang, Sejumlah PL Sampaikan Uneg-uneg
Senada Ketua Ali Mufthi menegaskan, Partai Golkar akan terus berpihak pada rakyat.
Sikap Golkar Jawa Timur tetap mengawal pemilihan kepala daerah ke DPRD. Ali Mufthy menegaskan Golkar Jatim terus konsolidasi ke jajaran DPD II Golkar kabupaten/kota se Jatim. “Kami menyampaikan yang sifatnya konsolidasi,” tandasnya.
Terpisah Waketum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan pilkada melalui DPRD tak dilakukan secara sepaket. Doli menyarankan agar hanya memilih kepala daerahnya saja.
BACA JUGA:Tiga Bacalon Ketua Golkar Kota Malang Kembalikan Berkas Pendaftaran
"Saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepada daerahnya saja, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah. Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung, dan itu semua harus diatur di dalam UU," kata Doli, Selasa 30 Desember 2025.
Wakil Ketua Baleg DPR ini menjelaskan sebelum Rapimnas, Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama sekitar 1,5 tahun. Tim tersebut mengkaji sistem pemilu, partai politik, hingga pilkada, dan menghasilkan tiga opsi rekomendasi. (day)