SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Rapat Panitia Khusus BUMD DPRD Jawa Timur bersama PT Jatim Graha Utama dan anak perusahaannya berlangsung panas dengan sorotan berulang soal setoran PAD dalam pertemuan di Balai Kota Batu, Rabu 17 Desember 2025.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr Agung Mulyono membuka rapat dengan menegaskan data paparan yang disampaikan JGU dinilai belum lengkap dan perlu penjelasan konkret terkait langkah yang sudah serta akan dilakukan.
Mini Kidi--
“Data yang dikirim ke kami tidak lengkap. Tadi malam sudah dicek tenaga ahli. Hari ini yang penting paparkan apa yang sudah dan akan dilakukan,” ujarnya.
Direktur PT Jatim Graha Utama Mirza Mutaqien memaparkan bisnis utama perusahaan yang meliputi optimalisasi aset, pengembangan properti, jasa konstruksi, pengelolaan Pasar Induk Puspa Agro, hingga kawasan limbah B3.
BACA JUGA:DPD PDI-P Jatim Pastikan Konferda dan Konfercab Serentak Berjalan Tertib dan Lancar
Namun ia mengakui pemanfaatan modal belum maksimal karena persoalan sertifikasi aset di Puspa Agro, Kletek, dan Tanjungsari yang menghambat kerja sama serta pembiayaan.
“Aset di Puspa Agro, Kletek, dan Tanjungsari belum bersertifikat. Ini menghambat kerja sama dan pembiayaan,” kata Mirza.
Ia menambahkan regulasi daerah juga melarang aset dijaminkan ke lembaga keuangan sehingga ruang gerak permodalan menjadi terbatas.
BACA JUGA:Gebrakan 2025, Balai Bahasa Jatim Sukses Digitalisasi Tradisi dan Rangkul Puluhan Ribu Generasi Z
Mirza menyebut total aset JGU mencapai sekitar Rp797 miliar dengan opini WTP, namun pandemi berdampak pada bisnis properti dan laporan keuangan tahun 2021–2022.
Meski demikian, JGU mengklaim optimistis bangkit pada 2026 melalui proyek Jatim Halal Agro Park di Puspa Agro sebagai gerbang ekspor-impor satu pintu dengan konsep karantina terpadu.
Paparan tersebut menuai kritik anggota pansus, salah satunya Sri Untari Bisowarno yang mempertanyakan pendapatan bersih perusahaan yang hanya sekitar Rp4 miliar dari aset ratusan miliar.
BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Fasilitasi Penjemputan dan Pemulangan Penerima Manfaat Pascarawat Medis
“Aset besar, tapi return tidak meyakinkan. Biaya operasional bahkan baru muncul 2023–2025. Ini membingungkan,” tegasnya.
Kritik lebih keras disampaikan Fuad Bernardi yang menyinggung setoran PAD JGU yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya aset.
“Dengan aset sebesar ini, setor PAD segitu saja. JGU ini dibahas berulang-ulang seperti kaset rusak,” sindirnya.
BACA JUGA:Dukung Tugas Polri, Bank Indonesia Jatim Hibahkan 3 Unit Ranmor
Sementara itu, Yordan Batara Goa menilai akar persoalan JGU terletak pada aset bermasalah yang belum terselesaikan hingga kini.
“Kalau perbedaan pendapat soal aset tidak selesai, ya tidak akan jalan,” ujarnya.
Menanggapi tekanan pansus, Mirza menyebut salah satu opsi penyelesaian adalah penggantian aset bermasalah dengan penyertaan modal tunai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (day)