SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Infrastruktur digital di Command Center (CC) Room 112 Pemerintah Kota Surabaya mendapat sorotan legislatif setelah ditemukan puluhan monitor pemantau dalam kondisi mati, baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pdt. Rio Pattiselanno menemukan setidaknya 39 monitor mati yang berdampak pada hilangnya visual pengawasan di sejumlah titik krusial kota.
Mini Kidi--
“CC Room ini ikon layanan digital Surabaya. Tapi kalau 39 monitor mati, artinya ada banyak sudut kota yang tidak terpantau. Padahal pengawasan ini sangat penting, apalagi memasuki cuaca ekstrem,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakoptimalan perangkat pemantau tersebut sangat riskan karena Surabaya tengah menghadapi potensi cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang.
BACA JUGA:Jurus Baru Tambah PAD, DPRD Surabaya Dorong Komersialisasi Aset Mangkrak
“Keamanan, kebersihan, ketertiban, hingga antisipasi banjir harus tetap berjalan optimal. Jangan sampai pengawasan kota terganggu hanya karena monitor yang rusak,” tegasnya.
Sementara itu, ia mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya untuk segera melakukan peremajaan atau penggantian monitor agar fungsi CC Room kembali optimal sebagai pusat layanan digital kota.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Apresiasi Komitmen Pemkot Beri Anggaran Khusus Pemuda Rp5 Juta per RW
“Saya minta Diskominfo segera melakukan peremajaan. Langkah cepat harus diambil agar fungsi CC Room kembali optimal sebagai jantung layanan digital Pemkot Surabaya,” tambah Rio.
Selain itu, Komisi A DPRD Surabaya memastikan akan terus mengawal proses perbaikan demi keselamatan warga.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti membenarkan adanya kunjungan dari DPRD ke CC Room 112.
BACA JUGA:Surabaya Defisit 1.500 Guru, Komisi D DPRD Desak Pemkot Segera Konsultasi ke Pusat
Menurutnya, operasional penanganan darurat tidak lumpuh total karena masih mengandalkan kolaborasi dengan petugas lapangan untuk mengisi celah pengawasan visual.
“Kami ada kolaborasi dengan OPD yang bertugas di lapangan, ditambah anggota kelurahan dan kecamatan sehingga update info tetap bisa didapatkan melalui mereka,” jelas Linda.(alf)