SUMEDANG, MEMORANDUM.CO.ID - Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retret Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dinilai mampu menguatkan penyelerasan arah pembangunan.
Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menghadiri secara langsung kegiatan tersebut.
BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Setujui Penyertaan Modal Rp35 Miliar untuk BPR Tugu Artha Sejahtera
Mini Kidi--
Kegiatan ini bertajuk ‘Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025’ di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin-Kamis 27–30 Oktober 2025.
Rakor tersebut diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Forum strategis ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program prioritas nasional tahun 2025.
BACA JUGA:Pemkot Malang Dukung Penuh Program Pusat Tiga Juta Rumah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang koordinasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembekalan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran serta merancang pembangunan tahun mendatang.
“Maka dari itu, kita undang narasumber yang berhubungan langsung dengan penyusunan anggaran, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,” kata Mendagri Tito.
BACA JUGA:Kejari Kota Malang Selidiki Dugaan Tipikor Aset Pemkot Malang Senilai 2,1 Miliar
Turut hadir sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga strategis nasional, diantaranya Bappenas, KemenPANRB, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, Kementan, Kemenkop, KemenUMKM, KemenPU, Kementerian LHK, BPJS Kesehatan, hingga Kantor Staf Presiden, serta Badan Gizi Nasional yang membahas Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan tahun 2025.
Selama empat hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pemaparan tematik, diskusi panel, dan dialog interaktif untuk memastikan sinkronisasi arah kebijakan pusat dan daerah dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.
BACA JUGA:Muscab VI PKS Kota Malang Tegaskan Komitmen Majukan Kota dengan Semangat Sumpah Pemuda
Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso menyampaikan forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.