Ketua Dewan Minta Masyarakat Surabaya Patuhi Perwali Protokol Kesehatan

Surabaya, Memorandum.co.id - Pascaberakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kota Surabaya pada 8 Juni 2020 lalu, hari ini Pemkot Surabaya yang dipimpin Walikota Tri Rismaharini menyerahkan Perwali Protokol Kesehatan ke Gubernur Jawa Timur sekaligus menandatangani Pakta Integritas di Gedung Negara Grahadi. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono berharap semua pihak bersinergi dan mendukung Pemkot Surabaya dalam memerangi penyebaran virus corona di Kota Surabaya. Terkait dengan masyarakat, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini meminta masyarakat untuk mewujudkan dukungan dengan mematuhi protokol kesehatan yang tertuang ke dalam Perwali Protokol Kesehatan Kota Surabaya. "Yang terpenting harus dilakukan masyarakat dalam memerangi penyebaran virus corona adalah disiplin menjaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya," kata Awi, sapaan akrabnya, Jumat (12/6). Kalau masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh Pemkot Surabaya, maka Awi yakin penanganan covid-19 di Kota Surabaya akan berjalan secara optimal. “Kalau beberapa instrumen dikerjakan dengan baik dalam ruang publik, ruang pergaulan, Saya yakin angka pandemi covid-19 bisa ditekan sampai di tingkat yang optimal di masyarakat,” jelasnya. Mantan wartawan itu juga mengungkapkan, dalam penerapan protokol kesehatan yang tertuang ke dalam Perwali juga harus diiringi dengan sanksi tegas terhadap warga masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Bentuk sanksinya, ujar Awi, bisa berupa teguran, peringatan, denda bahkan sanksi pencabutan izin bagi pelaku usaha berbadan hukum. Untuk kedepannya, ungkap Awi, penanganan covid-19 di Kota Surabaya cukup berat, karena hingga saat ini penyebaran covid-19 masih belum menunjukkan trend yang positif. Dasar ungkapan Awi adalah hasil evaluasi dari PSBB jilid pertama hingga jilid ketiga di mana angka penularan covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. “Tapi sudah terlihat trend yang membaik,” tandasnya. Lebih jauh, Awi akan memerintahkan Komisi-Komisi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masa transisi menuju new normal. “Kita akan mengawasi pelaksanaannya. Apakah Pemerintah tegas, apakah masyarakat dan badan usaha taat,” pungkasnya.(why)