Bagi Parlan monev ini justru membantu seluruh kepala desa, karena mendapat bimbingan serta pendampingan dalam pengelolaan APBDesa dengan tepat.
Namun demikian pihaknya berharap, monev itu harus riel, mulai dari administrasinya hingga pengecekan fisik di lapangan.
"Semuanya harus diperiksa, semua," kata Parlan.
BACA JUGA:Pemdes Krembung Klarifiksi Tudingan Penyalahgunaan APBDes
Dengan dilakukan monev, Parlan juga berharap, jangan sampai terjadi pada kepala desa di Kecamatan Sendang, adanya temuan fiktif dalam pengelolaan APBDes.
"Sehingga tidak ada kades di Kecamatan Sendang yang terkena jerat pidana karena salah dalam mengelola APBDes," pungkas Parlan sekaligus Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kecamatan Sendang. (kin/fai)