Sepak terjang birokrasi tidak boleh mengorbankan rasa aman warga. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi kehidupan. Ketidakpastian status bukan hanya membatasi transaksi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Catatan ini ingin menegaskan: negara harus hadir dengan jernih, bukan sekadar menegakkan dokumen lama tanpa memandang realitas.
Pertamina, BPN, pemerintah kota, dan DPRD perlu duduk bersama dengan warga untuk memastikan penyelesaian yang adil. Kepastian hukum memang wajib, tetapi kepastian hidup warga jauh lebih mendesak.