Kehadiran Ketua TP-PKK di tengah peserta ANBK juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pendidikan tidak hanya bertumpu pada institusi teknis, tetapi memerlukan pendekatan holistik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan.
Sebagai bagian dari gerakan nasional pemberdayaan keluarga, TP-PKK Kabupaten Lumajang juga mengusung misi inklusi sosial melalui pendidikan.
BACA JUGA:Pemkab Lumajang Perluas Akses Kesehatan hingga ke Pedesaan
Dengan mendekatkan layanan dan memanusiakan proses belajar, diharapkan peserta program kesetaraan tidak lagi merasa terpinggirkan.
Kegiatan ini menjadi salah satu contoh praktik baik (best practice) yang bisa direplikasi oleh daerah lain, dalam rangka memperkuat sistem pendidikan alternatif yang setara dan bermartabat.
BACA JUGA:Pemkab Lumajang Minta Perusahaan Hentikan Praktik Penahanan Ijazah
Upaya TP-PKK Kabupaten Lumajang turut menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang boleh tertinggal dari pendidikan, apapun latar belakang dan kesempatannya.
Pendidikan adalah hak dasar yang harus dirawat secara kolektif sebagai fondasi masa depan bangsa.