NGAWI, MEMORANDUM.CO.ID - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi segera bertindak serius menekan belanja pegawai yang saat ini masih 'nangkring' di angka 40 persen.
BACA JUGA:Ribuan Pelari Antusias Ikuti Runesia Soekarno Run 2025 Digelar PDI-P Ngawi
Desakan ini bukan tanpa alasan, pasalnya pemerintah pusat menargetkan belanja pegawai daerah harus melorot hingga 30 persen di tahun 2027.
Mini Kidi--
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Tri Suprih Wardoyo, menegaskan tingginya belanja pegawai saat ini sudah menjadi sorotan serius.
"Kami meminta saat ini pemerintah daerah mulai menekan belanja pegawai di Ngawi," tegasnya.
BACA JUGA:DPC PDI-P Usulkan Empat Nama Calon Ketua DPRD Ngawi
Suprih menjelaskan, masalah ini telah mereka sampaikan dalam rapat bersama Pemkab.
Ia menyoroti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Kesehatan sebagai penyumbang terbesar biaya belanja pegawai. Anehnya, meski Dikbud 'boros' dalam belanja pegawai, mereka masih kekurangan tenaga pendidik karena banyaknya guru yang pensiun setiap tahunnya.
BACA JUGA:PDI-P Jatim Upaya Jajaki Usung Khofifah di Pilkada 2024
Untuk menyiasati ini, Suprih mengusulkan solusi konkret yaitu mutasi pegawai.
BACA JUGA:Bisa Usung Sendiri, PDI-P Ngawi Belum Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024
"Guna menekan belanja pegawai untuk sementara bisa mengalihkan para pegawai di Ngawi mengisi kekosongan dapat dimutasi sesuai SDM yang dimilikinya," pungkasnya. (aris/dika)