Dewan Minta Pemkot Tak Ngotot Kelola SMA/SMK

SURABAYA - Keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar bisa mengelola kembali SMA/SMK mendapat sorotan dari kalangan DPRD Surabaya. BF Sutadi anggota komisi D meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tidak terlalu berharap bisa kembali mengelola SMA/SMK dengan dalih bisa menggratiskan biaya sekolah. Sutadi mengatakan UU 23 /2014 sudah jelas menyebutkan bahwa wewenang pengelolaannya diserahkan provinsi. Ketika Gubernur Jatim Khofifah melaksanakan program pendidikan gratis, maka persoalannya selesai. "Jadi persoalan SMA/SMK gratis, maka itu sudah klir. Artinya wali kota tak perlu ngoyo untuk mengelola SMA/SMK," jelas dia. Politisi asal Partai Gerindra ini menyarankan kepada Wali Kota Risma untuk menyalurkan energinya ke program lain yang jauh lebih urgen ketimbang harus terus memikirkan soal pengelolaan SMA/SMK. “Anggaran yang telah disiapkan untuk pengelolaan SMA/SMK kan bisa dialokasikan ke program-program lain, salah satunya untuk gaji guru-guru sekolah swasta yang akan disetarakan UMK, kan sampai hari ini belum, itu yang mestinya harus diselesaikan dengan segera,” tegas mantan asisten 1 di lingkungan Pemkot Surabaya itu. (udi/yok)