BACA JUGA:Puluhan Warga Geruduk DPRD Surabaya, Dukung Penertiban Jukir Liar dan Tuntut Dilibatkan Kelola SWK
"Jika program R1N1 berjalan dengan benar, seharusnya tenaga kesehatan yang bertugas di RW 5 bisa langsung mendatangi lokasi warga yang sakit. Ini menunjukkan program tersebut belum berjalan maksimal," sentilnya.
Kasus ini, menurut Zuhrotul, hanyalah puncak gunung es dari berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan di Kota Pahlawan.
Persoalan lain yang kerap muncul adalah penolakan pasien oleh rumah sakit dengan alasan tidak memiliki BPJS Kesehatan, padahal Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menginstruksikan bahwa KTP Surabaya bisa menjadi jaminan.
BACA JUGA:BK DPRD Surabaya Tak Temukan Pelanggaran Etik Anggota Komisi B dalam Kasus Aduan Pengelola Apartemen
"Ada juga peraturan baru BPJS yang menyatakan kasus non-emergensi tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit, harus melalui puskesmas. Tapi di puskesmas kadang juga ditolak. Hal-hal seperti inilah yang membuat masyarakat bingung dan menjadi keluhan di tingkat bawah," paparnya.
Untuk mencari solusi komprehensif, Komisi D DPRD Surabaya akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) pada akhir bulan Juni ini. Rapat tersebut akan mengundang Dinas Kesehatan dan pihak -pihak terkait.
"Kami akan hearing-kan semua pihak terkait agar ada perbaikan ke depannya. Layanan kesehatan adalah hak dasar warga, tidak boleh ada lagi cerita warga dipingpong hingga kehilangan nyawa," pungkasnya. (alf)