MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID - Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) wilayah kerja PG Redjo Agung Baru Madiun, Muhammad Aji Kurniawan, mendesak pemerintah untuk serius dalam menata niaga gula demi keberlangsungan hidup petani tebu di Indonesia.
BACA JUGA:APTRI Nilai Kebijakan Presiden Soal Hapus Kuota Impor Ancam Kesejahteraan Petani Tebu
Aji Kurniawan menyoroti beberapa poin krusial yang dianggap perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.
Mini Kidi--
Menurut Aji Kurniawan, pemerintah perlu menghidupkan kembali Dewan Gula Indonesia (DGI), sebuah lembaga yang pernah efektif di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dewan Gula memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi terkait industri gula nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Tanpa lembaga seperti ini, kebijakan seringkali parsial dan tidak sinkron," ujarnya.
Aji Kurniawan juga menekankan pentingnya izin impor gula ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Ia mengusulkan agar Bulog ditunjuk sebagai stabilisator harga dan penyerap gula petani.
"Dengan Bulog sebagai pelaksana impor dan penyerapan, diharapkan harga gula petani bisa terjaga dan tidak anjlok akibat serbuan gula impor. Bulog memiliki kapasitas dan jaringan untuk melakukan hal tersebut," jelasnya.
Untuk melindungi petani dari praktik penawaran harga di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), DPC APTRI wilayah kerja PG Redjo Agung Baru Madiun mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi atau payung hukum tentang HPP gula tahun 2025.
"Kami butuh payung hukum yang jelas dan mengikat, mirip dengan Inpres Gabah dan Garam. Ini penting agar pedagang tidak bisa semena-mena menawar harga gula petani di bawah HPP yang sudah ditetapkan, yang pada akhirnya merugikan petani," tegas Aji Kurniawan.
DPC APTRI juga meminta kejelasan terkait pernyataan Presiden RI yang menyatakan tidak ada kuota impor dan peraturan teknisnya.
"Pernyataan ini perlu diperjelas dan diikuti dengan peraturan teknis yang rigid. Jika tidak ada kejelasan, dikhawatirkan akan terjadi lonjakan impor yang tidak terkontrol dan mengganggu stabilitas harga gula di tingkat petani," kata Aji Kurniawan.
Pihaknya juga berharap Presiden RI dapat mengundang Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI untuk beraudiensi.
"Kami sangat berharap Bapak Presiden dapat meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan DPN APTRI. Kami ingin menyampaikan langsung permasalahan tata niaga gula yang sangat kompleks ini dan mencari solusi terbaik bersama demi kesejahteraan petani tebu Indonesia," pungkas Muhammad Aji Kurniawan. (jur)