SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kota Surabaya didesak untuk segera melakukan pembenahan birokrasi secara mendasar guna menangkap peluang strategis sebagai pintu gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Siapkan Infrastruktur Dukung Jatim Jadi Gerbang IKN
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, yang melihat potensi besar bagi Kota Pahlawan seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Mini Kidi--
Menurut Fathoni, relokasi IKN membuka kesempatan emas bagi Surabaya untuk bertransformasi menjadi simpul vital dalam sektor logistik, investasi, dan perdagangan.
"Surabaya akan jadi pintu gerbang ke IKN. Ini peluang besar, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu," ujarnya.
Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, Fathoni menyoroti dua isu perkotaan mendasar yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya, yakni kemacetan dan banjir. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa reformasi birokrasi memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan ramah.
"Pemerintah harus menyambut investasi dengan karpet merah. Reformasi birokrasi bukan hanya jargon, tapi harus konkret dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini menggarisbawahi peran krusial investasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja akan terbuka lebih luas, yang pada gilirannya akan membantu memutus mata rantai kemiskinan di Surabaya.
"Dengan masuknya investasi, banyak program pemkot bisa terbantu. Kita butuh pahlawan-pahlawan ekonomi. Tapi semua itu bisa terhambat jika birokrasi masih rumit," tandasnya.
Fathoni juga mengingatkan bahwa visi menjadikan Surabaya sebagai kota baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur hanya dapat terwujud jika seluruh sistem pemerintahan, termasuk birokrasi, bergerak menuju efisiensi dan mendukung penuh masuknya investasi. (alf)