Batu, Memorandum.co.id - Menghadapi pandemi Covid-19, DPRD Kota Batu menginginkan pihak eksekutif selalu terbuka dengan anggaran yang digunakan untuk penanganan wabah ini agar dapat dimanfaatkan dengn maksimal dan tepat sasaran. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud mengatakan, keterbukaan anggaran sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. “Kami minta dan harap agar eksekutif transparan dalam setiap penggunaan anggaran. Misalnya saja setiap OPD memaparkan setiap penggunaan anggaran yang keluar,” katanya. Dikatakan, pihaknya telah mendapatkan pagu anggaran dari OPD Kota Batu namun tidak dibeberkan dengan rinciannya sehingga membutuhkan penjelasan dari alokasi anggaran tersebut. Didik juga mempertanyakan pemesanan alat rapid test yang belum juga datang yang dipesan oleh Dinkes serta 10 ribu masker yang dianggarkan BPBD untuk masyarakat. “Kita juga menunggu pesanan rapid test tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Batu, Punjul Santoso menyampaikan, kebutuhan anggaran Belanja Tak Terduga dan APBD 2020 dalam penanganan Covid-19 senilai Rp 102 M dengan lima OPD yang memiliki kebutuhan cukup besar yakni Dinsos, Dinkes, Dishub, BPBD, dan Satpol PP. Kebutuhan OPD yang paling rendah yakni dari Dishub dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 165 juta untuk kegiatan pengamanan. “Setelah itu disusul oleh Satpol PP dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 225 juta. Kebutuhan selama dua tahap. Jumlah itu untuk kebutuhan mamin, masker, honorarium, dan obat-obatan selama Operasi Cipkon,” terangnya. Untuk BPBD kebutuhannya mencapai Rp 1,25 M, dan meliputi masker medis 450 kotak bagi petugas sejumlah Rp 225 juta, pengadaan masker kain sebanyak 10 ribu dengan total anggaran Rp 80 juta, thermo gun 3 buah senilai Rp 22,8 juta, cairan disinfektan 1 liter sebanyak 100 botol dengan total anggaran Rp 82 juta, sewa drone termasuk tablet disinfektan dan operator sebanyak dua kali dengan total anggaran Rp 36 juta dan di setiap kali terbang membutuhkan Rp 18 juta. Untuk pengguna anggaran terbesar kedua yakni Dinkes Kota Batu dengan total Rp 33,7 miliar dengan rincian APD lengkap sebanyak 125 set, alat rapid test sebanyak 1500 alat, dan masker sebanyak 1000 box. “Untuk yang terbesar yakni pada Dinsos dengan menganggarkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama dua bulan kedepan senilai Rp 61 M. Rinciannya untuk mengcover 30 ribu KK warga terdampak dengan per KK mendapat Rp 1 juta,” papar Punjul. (arl/ari)
Kategori :