SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menghadapi tantangan besar dalam mengawal aspirasi warga, terutama terkait masalah banjir yang masih menjadi momok di kota pahlawan. Hal ini terungkap saat ia menggelar reses di empat kelurahan.
Politisi PKS ini menyadari bahwa banyak permasalahan yang disampaikan warga membutuhkan solusi bertahap karena keterbatasan anggaran. Selain itu, ada juga kendala status PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang belum diserahterimakan oleh pengembang, sehingga warga tidak bisa mengakses APBD.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Wali Kota Copot Pimpinan OPD dan BUMD yang Kinerjanya Buruk
Mini Kidi--
"Permasalahan pavingisasi, pembangunan saluran yang menjadi solusi banjir dan pengendalian banjir masih mendominasi," ujar Aning.
Masalah pengendalian banjir memang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya. Saat menghadiri musrenbang di tingkat kelurahan dan pra musrenbang kecamatan, Aning menemukan ada 2.010 titik pengajuan paving dan saluran di tujuh kecamatan di daerah pemilihan 3 yang diwakilinya. Belum lagi di daerah pemilihan lain se-Surabaya.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota untuk membuat prioritas dan pentahapan agar banjir tidak menjadi masalah setiap tahun atau musim hujan," tegasnya.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Diwaduli Warga Dukuh Tengger Masalah Banjir dan Infrastruktur
Di tengah ketidaktercapaian pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1,3 triliun dan rasionalisasi terbesar di bidang infrastruktur banjir, serta adanya Inpres 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang secara tidak langsung akan berpengaruh di tingkat kota, maka harus ada kerja keras untuk membuat prioritas belanja. Pemerintah kota tidak boleh salah dengan tidak menjadikan banjir sebagai salah satu prioritasnya.
"Perencanaan harus tegas, jelas, dan terukur pentahapannya dengan anggaran yang tersedia serta meminimalisir dampak banjir sehingga masyarakat tidak diberi harapan palsu," tegas Aning.
Di tengah efisiensi anggaran yang mendasar pada Inpres 1 Tahun 2025, Surabaya harus bersiap dengan baik. Ada Rp50,59 triliun dana transfer pusat ke daerah yang akan diefisienkan, dan Surabaya kemungkinan besar akan terdampak. Namun, inpres ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Surabaya yang mempunyai kapasitas fiskal besar dibandingkan daerah lain.
BACA JUGA:Josiah Michael, Anggota DPRD Surabaya Gelar Reses di Darmo Hill: Tampung Aspirasi Warga
"Efisiensi anggaran dari pemerintah kota ini diharapkan dapat dialihkan pada program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Jangan sampai efisiensi anggaran ini berdampak pada buruknya kualitas pelayanan publik karena proses rasionalisasi atau efisiensi anggaran yang kurang tepat, " pungkasnya.
Selain itu Aning juga menemukan banyak keluhan warga terkait kondisi balai RT/RW dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat tersebut. Mulai dari kondisi balai yang tidak layak hingga ketiadaan balai RT/RW di beberapa wilayah.
"Keluhan warga yang juga masih banyak ditemui terkait dengan balai RT dan balai RW, sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat RT/RW," ungkap Aning.