Batu, memorandum.co.id - Gelontoran dana jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Batu sejak Kamis (30/4), mulai menimbulkan gejolak karena data penerima dianggap kurang valid. Beberapa penerima bantuan sudah meninggal dunia, sudah pindah tempat, bahkan ada pula yang berusia anak-anak. Lurah Songgokerto, Kecamatan/Kota Batu Dian Saraswati mengatakan, ada bantuan yang tidak diserahkan. “Di Kelurahan Songgokerto ini ada 15 penerima dan dua di antaranya tidak diterimakan. Hal ini dikarenakan satu warga telah meninggal dunia dan satu warga lainnya telah pindah ke Desa Pesanggrahan,” ungkapnya, Jumat (1/5). Sementara itu, untuk penerima bantuan anak di bawah umur ada satu penerima, meski data yang diimput adalah data milik ayahnya. Ini diamini Kepala Desa Mojorejo Rujito yang mengatakan dari 16 penerima, terdapat 3 di antaranya yang dikembalikan. Sebab, ini dikarenakan penerima yang terdata tapi sudah meninggal, satu orang pindah domisili, dan satu orang sudah mendapatkan insentif lansia tahun 2020. “Sebetulnya di Mojorejo ada 16 penerima, tapi hanya 13 orang yang menerima. Yang jelas, data bukan dari desa. Sebenarnya, desa sudah menyetorkan data. Sedangkan data yang keluar kemarin, kami tidak tahu. Itu urusan Dinsos,” papar Rujito. Berbeda kasus dengan Desa Junrejo, Kepala Desa Junrejo Andi Faisal Hasan mengaku dilema menghadapi kejadian bahwa 8 anak kecil dari desanya mendapatkan bantuan. Ia juga membeberkan bahwa keadaan tersebut cukup menyulitkan desa sebab, pemdes tidak bisa menolak karena selain tidak tega, anak-anak yang menerima bantuan juga sudah terlanjur datang. "Jadi kami berfikir solusinya ya selama anak kecil yang menerima bantuan masih satu KK dengan orang tua tetap kita berikan. Sebetulnya desa hanya memfasilitasi tempat saja. Pembagian dilakukan oleh SKPD pendamping bersama Dinsos," jelas Faisal. Dikatakan, apabila data yang diaplikasikan tidak sama dengan data yang diberikan oleh data yang dimiliki dari pihak desa. Lebih lanjut, dikatakan tidak tahu data yang digunakan oleh dinsos sehingga sepertinya data hasil verifikasi yang dimiliki pihak pemdes kurang berguna. Diharapkan, pada pembagian tahap dua tidak kembali terjadi karena dikhawatirkan terjadi gejolak di masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengaku bahwa pihaknya juga cukup dibingungkan dengan kasus yang muncul setelah JPS diturunkan sejak Kamis kemarin. Hal ini dikarenakan pengakuan dari dinas terkait kepada DPRD Kota Batu, anak kecil tersebut hanya sebagai penerima saja sedangkan data yang dimasukkan sesuai dengan yang didapatkan. "Kami belum tahu input datanya menggunakan proses apa sehingga ketika yang diinput data ayahnya dan yang muncul data anaknya. Yang pasti mereka berjanji akan melakukan pengecekan data lebih lanjut," papar Asmadi yang akan memanggil dinas terkait. (arl/ari/tyo)
Kategori :