Ade mengatakan saat ini DPUPRPKP sudah memulai langkah-langkah implementatif, seperti membangun puluhan sumur injeksi atau sumur resapan pada tahun 2024 dan rencananya akan diperbanyak pada tahun 2025.
“Untuk itu, kami akan meningkatkan fungsi pengawasan melalui tim penilik bangunan, dan selektif pada proses penerbitan PBG/ SLF, khususnya terkait masalah penggunaan air tanah baik sumur dangkal maupun sumur dalam,” jelasnya.
Bersamaan, secara rutin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga cadangan air bersih serta pengolahan air limbah domestik melalui kelompok masyarakat (pokmas) binaan DPUPRPKP, di antaranya asosiasi HIPPAM se-Kota Malang, KSM dan KPP penerima manfaat program sanitasi SPALD. Menguatkan ini juga berkoordiansi dengan berbagai asosiasi profesi mitra DPUPRPKP, seperti Apersi, REI, PAPTI.
BACA JUGA:Hari Pelanggan Nasional 2024, Direktur Utama Tugu Tirta Sapa Warga
Ade mengatakan Pemkot Malang memiliki komitmen terhadap ketersediaan pasokan air bersih. Kini, Pemkot Malang menggodok aturan daerah khusus terkait konservasi sumberdaya air sehingga pengambilan air tanah harus dilakukan kajian teknis dan proses administrasi yang sangat ketat.
“Patut diingat bahwa lingkungan hidup di Bhumi Arema yang kita tempati saat ini bukanlah warisan nenek moyang melainkan titipan untuk anak cucu kita yang harus kita jaga bersama-sama,” ajak Ade Herawanto.
Sementara itu, Dandim 0833 Kota Malang Letkol (Arm) Aris Gunawan MHan menyampaikan program TNI Manunggal Air ini diinisiasi KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang tujuannya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
“Semoga keberadaan sumur bor dan tandon air ini dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat, dan airnya dapat dimanfaatkan dengan baik pula,” harapnya.
Dandim mengapresiasi sinergi dan kolaborasi Pemkot Malang dan Kejari Kota Malang sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik, mulai dari proses pemilihan lokasi hingga pengerjaannya. (ari)