SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota DPRD Jatim Muhammad Arbayanto menilai bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi budaya. Sehingga upaya pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung semua elemen.
BACA JUGA:DPRD Jatim Tandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi di Hadapan KPK
Bukan hanya lembaga legislatif, maupun eksekutif. Namun seluruh stakeholder dan masyarakat harus terlibat serentak melawan aksi tindak korupsi.
“Bagi saya penegakan hukum bukan hanya pendekatan struktural yang masuk pada regulasi, ada ancaman dan penindakan. Tetapi persoalan korupsi di negeri ini, sudah masuk pada ranah budaya,” ujar Muhammad Arbayanto usai mengikuti pakta integritas anti korupsi di ruang Paripurna DPRD Jatim, Rabu 16 Oktober 2024.
BACA JUGA:KPK Amankan Koper dan Ransel di Penggeledahan Kantor Dinas Peternakan Jatim
Disampaikan Arbayanto, jadi tidak hanya pejabat negara yang ‘dipaksa’ secara sanksi hukum. Tetapi pemahaman di masyarakat budaya korupsi juga dikikis.
“Sebagai politisi saya merakan biaya politik terlalu besar. Sehingga mengakibatkan sitem menjadi tidak sehat. Sehingga ada upaya pembenaran untuk melakukan tindakan mengarah pada korupsi,” tegas mantan anggota KPU Jatim ini.
Problem saat ini, menurut Arbayanto bukan pada persoalan hukum. Namun bagaimana memberikan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi.
BACA JUGA:Buntut Kasus Korupsi Dana Hibah, KPK Obok-obok Kantor Dinas Peternakan Jatim
“Saya mengapresiasi sekali yang dilakukan KPK dengan kontrak integritas dengan lembaga dewan. Lebih penting adalah bagaimana persoalan korupsi sudah menjadi sangat urgent,” tandas dia.
Mantan aktivis HMI Malang ini, menyebutkan dirinya berkeyakinan kontrak atau pakta integritas tidak akan merubah perilaku koruptif, jika aksi korupsi yang sudah membudaya ini, tidak segera dihentikan.
“Saya mengapresiasi upaya kelembagaan KPK sebagai upaya pencegahan,” ujar Arbayanto.
BACA JUGA:KPK Kembali Geledah Sejumlah Lokasi di Jawa Timur, Terkait Hal Ini
Sebelumnya, DPRD Jatim melakukan tandatangan komitmen anti korupsi di depan Komisi Penberantasan Korupsi (KPK).
Fakta integritas ini dilakukan pada 120 anggota DPRD Jatim di hadapan Deputi Korsub KPK RI Didik Agung Wijanarko di ruang sidang paripurna, Rabu 16 Oktober 2024.