Timpora Antar Instansi di Sidoarjo Sepakat Awasi Pergerakan Orang Asing, Optimistis Tumbuhkan Investasi

Kamis 18-07-2024,16:39 WIB
Reporter : Sujatmiko
Editor : Ferry Ardi Setiawan

BACA JUGA:Kejari Jember Gelar Baksos dan Sumbang 47 Kantong Darah Sambut HBA dan HUT Ke-24 IAD 2024

Sementara, dari perwakilan Kemenag menjelaskan bahwa untuk perkawinan WNA dilakukan jika status terkait keimigrasian dan status yang bersangkutan sudah jelas. Kemudian jika pernikahan dilakukan di Indonesia, maka pencatatan dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan di luar negeri, maka tidak bisa dilakukan pencatatan di Indonesia.

Perihal dokumen orang asing, pihak Imigrasi mengklaim tidak bisa menyampaikan dokumen-dokumen tersebut. Sebab, data tersebut bersifat rahasia dan memiliki keterbatasan untuk pengawasan orang asing di beberapa daerah. 

BACA JUGA:Cetak Dua Gol, M. Iqbal: Persembahan untuk Mama

Untuk itu, dinilai perlu dilakukan koordinasi antar instansi jika memang didapati adanya permasalahan orang asing pada masing-masing wilayah di Sidoarjo. Tanpa adanya laporan dari wilayah-wilayah terkait, Imigrasi menegasakan pihaknya juga kesulitan untuk memantau jika ada kendala-kendala terkait keberadaan orang asing di wilayah tersebut.

Dedy Chairil Zain menerangkan bila bahwa keberadaan pengungsi asing pada ranahnya bukan di Kantor Imigrasi. Namun, ranah dari rumah detensi Imigrasi. 

Selanjutnya untuk keberadaan orang asing kewilayahan, ia menilai tentunya perlu adanya Timpora. Artinya, kerja sama tim dari masing-masing instansi perlu dilakukan untuk menyamakan visi dalam menjalankan kewenangan masing-masing instansi. 

BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Malang Jalani MPLS

"Sehingga nantinya terjalin komunikasi yang baik dalam rangka pengawasan orang asing jika terdapat laporan terkait adanya permasalahan terkait keberadaan orang asing di masing-masing wilayah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Inteldakim M Novrian Jaya menyampaikan, bahwa esensi pengawasan orang asing merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Bahkan, sesuai dengan kewenangan dari masing-masing instansi. 

Untuk data orang asing, lanjut dia, memang ada beberapa data yang tidak bisa diberikan kepada pihak luar lantaran bersifat pribadi dan rahasia. Meski begitu, ada beberapa data terbatas yang bisa disampaikan yang diklaim mungkin saja bisa disampaikan dalam komunikasi. 

BACA JUGA:Nama Postecoglou Muncul sebagai Kandidat Pengganti Southgate

"Keberadaan orang asing bersifat dinamis, bisa saja data yang disampaikan bisa tidak akurat terkait keberadaan orang asing. Untuk itu, dianggap masih perlu adanya koordinasi antar instansi terkait keberadaan dari orang asing tersebut," paparan Novrian. 

Masih kata Novrian, salah satu permasalahan orang asing yang datang di Indonesia ini adalah adanya maksud untuk investasi namun fakta yang ditemukan di lapangan hal itu hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa/izin tinggalnya saja. 

BACA JUGA:Rutan Kelas IIB Gresik Terima Hibah 60 Gembok untuk Perketat Keamanan

"Namun dalam prakteknya apa yang ditemukan tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Selain itu masalah perkawinan campur juga masih menjadi salah satu permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat. Untuk itu kiranya ditemukan adanya pelanggaran terkait hal tersebut, perlu dikoordinasikan bersama antar instansi sesuai wewenang masing-masing," tutup alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-6 ini.  (*)

Kategori :