SURABAYA, MEMORANDUM - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti meminta pemerintah kota untuk gerak cepat dalam menangani program Rutilahu (rumah tidak layak huni). Jangan sampai rumah-rumah yang butuh intervensi tersebut roboh sebelum dapat penanganan.
Hal ini disampaikan Reni Astuti usai meninjau rumah tidak layak huni di Jalan Kaliasin 2/38, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari.
Melalui pantauan di lapangan, pimpinan DPRD Surabaya ini meninjau lokasi dan kondisi rumah milik Elly (64) yang dihuni bersama dua orang keluarga tersebut.
Tampak kondisi atap rumah sudah banyak yang bolong dan lapuk dikhawatirkan ambruk.
“Memang kita lihat tadi kondisi rumahnya darurat ya, minimal atapnya perlu diperbaiki dulu, harus segera dibantu karena khawatir juga roboh, kita tidak ingin tentunya Kota Surabaya kita ini ada warga kurang mampu yang rumahnya roboh lantaran butuh perbaikan tempat tinggal,” kata Reni, Jumat, 17 Mei 2024.
Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan kesejahteraan warga. Salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan tempat tinggal.
“Pemerintah kota punya alokasi anggaran rutilahu, prinsipnya adalah tidak boleh ada yang tidak tersentuh. Nah yang serupa dengan kondisi Bu Elly mungkin tidak hanya satu dua ya, bisa jadi di tempat lain ada juga yang mengalami,” ungkapnya.
Pihaknya memastikan bahwa DPRD akan terus mendorong Pemkot Surabaya dalam memperhatikan masyarakatnya. Sebab, tambah dia, pemkot sudah memiliki alokasi anggaran bagi perbaikan rutilahu.
“DPRD terus mendorong agar pemerintah kota dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik. Pasti bisa, terkait anggaran itu bisa dicarikan apakah nantinya melalui APBD atau lewat BAZNAS maupun dana-dana sosial lainnya seperti juga dari CSR,” papar Reni.
Usai meninjau lokasi rutilahu, dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat hingga tuntas, Reni juga mendatangi kantor Kecamatan Tegalsari untuk memastikan usulan dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam keterangannya, Reni mengingatkan agar warga yang kurang mampu tersebut tidak lagi dibebani perihal urusan bongkar rumah karena secara ekonomi kondisinya sudah sulit untuk menyewa tukang.
Sehingga bila diperlukan dapat diperbantukan oleh petugas perlindungan masyarakat (linmas).
“Kita sampaikan agar persoalan ini segera dilakukan tindak lanjut. Jadi pihak kecamatan melakukan cek ke kelurahan terkait pengajuan dan alokasi bantuan melalui saluran apa, nah lalu kapan itu bakal terlaksananya, jangan nunggu roboh,” tegas caleg terpilih DPR RI periode 2024-2029 ini.
Sementara itu, pemilik rumah, Elly menyampaikan bahwa ketika hujan para penghuni rumah pun harus pindah tempat dan terkadang tidak tidur lantaran kondisi yang tidak memungkinkan untuk beristirahat lantaran atap rumah bocor serta air meluber dari bawah rumah
“Kendalanya itu kalau bongkar sendiri nggak bisa, uang nggak ada. Ya semoga bisa diperbaiki dan nggak sampe ambruk gitu,” harap ibu rumah tangga ini.